Diketahui, sebelumnya mereka telah melakukan audensi dengan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) setempat untuk menuntut Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang segera turun tangan untuk menyelesaikan sengketa Pilkades di Desa Batubantar yang telah digelar pada tanggal 14 Juli lalu.

Andri, Kordinator Aksi mengatakan, kedatangan mereka tersebut adalah sebagai bentuk untuk memperoleh Keadilan dan kepastian hukum.

"Ini bukan persoalan siapa yang menang siapa yang kalah, yang kami minta adalah penyelesaian. Karna ada ketidak sesuaian, dimana ada kelebihan dua surat suara dari jumlah pemilih," katanya.

Selain itu menurutnya, pelaksanaan Pilkades di Desa Batubantar tersebut dinilai banyak kerancuan dan ketidak beresan. Mulai dari Penyusunan daftar pemilih yang tidak sesuai peraturan, kepanitiaan yang didominasi oleh saudara- saudara Calon dan persoalan lainnya.

"Banyaklah persoalan. Tapi sekarang intinya kami menuntut agar Bupati segera membuat keputusan dengan membatalkan hasil Pilkades Batubantar dan memberikan tindakan tegas kepada Panitia agar ada efek jera dan sebagai contoh untuk semua," tandasnya.

Sementara itu, ketika ditanya mengenai hasil audensi dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD), Andri mengatakan pihaknya kecewa karna BPMPD Kabupaten Pandeglang terkesan cuci tangan.

"Kami kecewa karna, mereka selalu mengatakan untuk penyelesaian sengketa Pilkades harus melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), padahal Peraturan Bupati (Perbup) dan Peraturan Daerah (Perda) itu ada di daerah, lalu apa tugas nya mereka?" pungkasnya.