Dalam aksinya mereka menolak rencana pembangunan Pasar yang akan dilakukan oleh PT. Taman Sari Raya, karena mereka menilai tidak berdasarkan hasil musyawarah dengan pihak pedagang dan dianggap tidak sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Oyok, kordinator aksi mengatakan, rencana pembangunan pasar Menes Kecamatan Menes yang akan dilaksanakan oleh pihak pengembang yaitu, PT. Taman Sari Raya diduga sudah menyalahi aturan, sebab tidak ada musyawarah yang dilakukan oleh pengembang pasar denga para pedagang, selain itu juga jangka waktu Hak Guna Bangunan (HGB) masih ada yang belum habis kontrak.

"Untuk para pedagang itu masih ada yang belum habis kotrak, sebab ada yang masih empat tahun sampai sepuluh tahun lagi, oleh karena itu pembangunan yang akan dilakukan itu sudah mencedrai Undang-undang yang ada,"ungkapnya.

Terpisah salah satu pedagang pasar menes Yana Suryana mengatakan, semua pedagang pasar menes sangat keberatan dengan rencana pembangunan, pihaknya juga mengaku pembangunan yang akan dilakukan oleh PT. Taman Sari Raya selaku pengembang pasar telah dianggap sudah melanggar aturan, sebab kalau mengacu kepada Pasal 35 undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (LN Tahun 1960 No.104), Bab II, Bagian V tentang Hak Guna Bangunan, para pedagang masih mempunyai hak untuk menggunakan bangunan lama, karena HGB belum belum habis.

"Oleh karena itu kami semua pedagang meminta kepada Bupati Pandeglang untuk mengkaji ulang rencana pembangunan pasar yang akan dilakukan, jangan sampai adanya diskriminasi, kami bukan untuk menghalang-halangi rencana pembangunan, tetapi harus berdasarkan kajian dan kesepakatan,"katanya saat ditemui dikediamannya, kamis (29/5).