“Kita harap, postur APBN 2023 kredibel, sehat, dan berkesinambungan. Kami bersama pemerintah semaksimal mungkin melihat berbagai kemungkinan tantangan di tahun depan sebagai mitigasi mendesain APBN 2023,” ujar Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah, saat memberi laporan pada Rapat Paripurna dengan agenda pengambilan keputusan atas RUU APBN Tahun 2023, Kamis (29/9/2022).

Dalam laporannya, kata Said, disebut ada pergeseran tantangan yang dihadapi tahun depan sebagai kelanjutan atas situasi global.

Di antaranya, perang dan pandemi yang belum usai di beberapa wilayah. Ini menghambat suplai bahan pangan dan energi. “Perang Rusia dan Ukraina membawa efek serius terhadap ekonomi global. Inflasi semakin membumbung tinggi di banyak kawasan,” ujar Said.

Per September ini, kata politisi PDI Perjuangan ini, Inggris mengalami inflasi sampai menembus 9,9 persen. Selebihnya, Italia 8,4 persen dan AS 8,3 persen. Sisanya, Jerman 7,9 persen.

Beruntung, Indonesia juga mengalami kenaikan inflasi. “Namun, masih batas terkendali, level 4,7 persen. Palatabilitas atas berbagai komoditas dunia masih berlanjut hingga kini. Seperti, harga gas alam naik 97,8 persen. Lalu, minyak bumi jenis brent naik 15,6 persen,” sambung Said.

Diketahui, defisit APBN 2021 masih diberi toleransi melebihi tiga persen dari PDB. Kini, kata Said, tak bisa lagi. Dalam RUU APBN 2023, defisit kembali normal, paling tinggi tiga persen. DPR dan Banggar sepakat, defisit APBN 2023 sebesar Rp 598,2 triliun, atau 2,85 persen terhadap PDB.