"Nantinya, data itu akan disinkronisasikan dengan Data Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019. Lalu, akan disampaikan hasilnya ke KPU provinsi dan Kota untuk pemuktahiran data pemilih di lapangan atau Coklit, pencocokan serta penelitian. Jadi, dalam waktu dekat segera rekrutmen petugas pemukhtiran data pemilih," kata Hasyim, pada rapat kerja di Komisi II DPR RI, di Jakarta, Kamis, (12/1/2023).

Sementara, untuk badan Ad Hoc Pemilu, masih proses. Lanjutnya, saat ini yang telah terealisasi, yakni PPK sebanyak 36.385 anggota yang telah dilantik. "Sekarang masih diproses pembentukan sekretariat PPK. Butuh 21.831 orang," imbuhnya.

Diketahui, Badan Adhoc pada Pemilu terdiri atas anggota dan sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Serta anggota dan sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN), Panitia Pemutakhiran Data Pemilih/Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP/Pantarlih), Panitia Pemutakhiran Data Pemilih Luar Negeri (PPDP/Pantarlih LN), dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.