INFID Berikan Lima Solusi Ketimpangan di Indonesia
Detakbanten.com NASIONAL - Lima tahun terakhir rata-rata perekonomian Indonesia tumbuh di atas 5 persen, jauh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi global sebesar 3 persen. Namun, pada saat bersamaan, laju ketimpangan kian pesat. Sebagai respon atas persoalan itu, International NGO Forum Indonesia Development (INFID) pada Rabu (25/3/2015) di Cikini, Jakarta Pusat, mengeluarkan laporan ketimpangan di Indonesia tahun 2014.
Direktur Eksekutif INFID, Sugeng Bahagijo mengatakan, pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Pemerintah Jokowi-JK, telah menempatkan penurunan ketimpangan sebagai Sasaran Pokok Pembangunan Nasional. Selain itu, lanjut Sugeng, pemerintah juga menargetkan penurunan rasio gini dari 0,41 menjadi 0,36 pada 2019 mendatang. "Komitmen ini sejalan dengan harapan masyarakat sipil, mengingat dalam sepuluh tahun terakhir terjadi kenaikan ketimpangan yang signifikan," terangnya.
Namun, Sugeng memberi catatan soal komitmen pemerintah menurunkan ketimpangan di Indonesia. Menurutnya, saat ini pemerintah giat mendorong pertumbuhan ekonomi, namun jutaan masyarakat kesulitan mendapat akses pekerjaan formal.
"Sehingga jutaan orang yang bekerja di sektor informal minim perlindungan sosial," kata Sugeng.
Sementara itu, Program Officer INFID, Siti Khoirun Nikmah menjelaskan ketimpangan pendapatan warga seiring dengan ketimpangan kesempatan. Untuk itu, kata Nikmah, INFID memberikan lima solusi guna menurunkan ketimpangan di Indonesia. Pertama, kepemilikan bersama pekerja atau Employee Ownership, yaitu model pengelolaan perusahaan yang unggul dan bertujuan meraih laba.
Kedua, Jaminan Tunai Indonesia (JTI), yakni jaminan sosial tunai tanpa syarat dan bersifat universal. Ketiga, Menerapkan pajak progresif dengan kebijakan. Keempat, layanan kesehatan untuk semua, dan kelima, universitas untuk semua.
