"Calon tunggal diperbolehkan," kata Agus di sela sosialisasi tahapan Pilkada di Hotel Yasmin, di Jalan Raya Binong No.8, Kelurahan Binong, Kecamatan Curug, Kamis (10/8/2017).

Menurut Agus, tidak ada batasan jumlah suara dalam pilkada yang menyuguhkan calon tunggal. Jika ada pasangan calon tunggal yang memperoleh suara setuju lebih banyak dari tidak, maka akan ditetapkan sebagai pemenang.

"Jadi tidak ada batasan minimum, mau dia jumlah pemilihnya cuma seratus ribu misalnya, tapi kalau yang setuju lebih banyak dari yang tidak setuju, ya ditetapkan sebagai pemenang," bebernya.

Menurut Agus, yang membedakan pilkada dengan calon lebih dari satu pasangan atau tunggal, hanya pada desain surat suara. Pada pilkada yang menyuguhkan calon tunggal terdapat perbedaan perihal sengketa. Jika calon tunggal bersangkutan kalah, bisa menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Namun sebaliknya, jika bumbung kosong (kotak suara-red) yang kalah, maka yang bisa melakukan gugatan adalah lembaga pemantau.

"Nah lembaga pemantau ini memiliki badan hukum, terakreditasi dan mendapatkan sertifikat dari KPU. Masyarakat nggak bisa menggugat, harus diwakili lembaga pemantau ini," ujarnya.

Terpisah, Ketua KPU Kabupaten Tangerang Akhmad Jamaluddin mengatakan, sosialisasi tahapan pilkada kali ini lebih kepada imbauan kepada masyarakat agar menghindari politik transaksional. Sebab, kata dia, warga di Kabupaten Tangerang rentan diiming-imingi sesuatu oleh pasangan calon tertentu. "Nah masyarakat di kita ini ingin memilih kalau dikasih uang. Nah yang seperti ini harus diberi pemahaman," ujarnya.

Apalagi, kata dia, sesuai regulasi yang berlaku baik pemberi maupun penerima bisa dikenakan pidana. Lebuh jauh, ia pun menargetkan 80 persen tingkat partisipasi masyarakat dalam pilkada tahun ini. Namun, itupun jika semua pihak terlibat dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat. "Pemerintah daerah juga memiliki kewajiban mengembangkan demokrasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat menggunakan hak pilihnya," tandasnya.