Padahal, beberapa waktu lalu pihaknya telah melakukan penyegelan 17 Villa yang berlokasi di Desa Tugu utara, Kecamatan Cisarua, dan Desa Megamendung Kecamatan Megamendung, tinggal melakukan pembongkaran saja, tapi karena tidak ada biaya hal itu diurungkan.

"Tentu butuh biaya besar untuk melakukan pembongkaran, mau bongkar pakai apa kalau tidak ada dana," keluhnya.

Dace mengaku, iming iming dana dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang menjanjikan akan memberikan bantuan dana untuk melakukan pembongkaran villa liar yang ada di wilayah puncak, hingga saat ini hanya isapan jempol.

"Jangankan dari pemprov DKI, dari Pemda Bogor juga belum ada," imbuhnya.

Sementara itu, ia menargetkan, akhir tahun 2014 mendatang pihaknya bisa membongkar sebanyak 239 villa yang masuk dalam kategori melanggar. "Kami lakukan bertahap, karena jumlahnya banyak," kata Dace.

Ada tiga kategori pelanggaran yang umum dilakukan para pengusaha villa seperti villa yang berdiri diatas lahan negara, villa yang berdiri diatas lahan perhutani, dan villa tanpa ijin (Bodong-red).

Sementara itu, Menteri lingkungan, Balthasar Kambuaya beberapa waktu lalu mengungkapkan, pembongkaran itu harus segera dilakukan, Cisarua ini harus diselamatkan.

"Nanti saya cek langsung ke Pemprov DKI, apakah dana itu sudah turun atau belum," pungkasnya. (rul)