Cepi S. Alam Kepala Dishubkominfo Provinsi Banten mengatakan, pihaknya berencana akan membawa dalam permasalahan tersebut, karena dirinya tidak pernah memerintahkan kepada siapapun pegawai Dishubkominfo, baik PNS atau pun TKS untuk melakukan pungutan.

"Kami tidak pernah memerintahkan siapa pun melakukan pungutan, sebab seluruh jembatan timbang dan pos pemantau, telah dihentikan beroperasi karena tahap evaluasi. Untuk nama - nama oknum yang disebut pihak media, itu bukan lagi pegawai kami. Dulunya memang di sini, tetapi sekarang pindah ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banten," ungkapnya.

Lebih lanjut Cepi mengatakan, dirinya saat ini telah memerintahkan kepada pihak UPT Jembatan timbang untuk langsung turun ke lapangan, dan menunggu para oknum yang mengatasnamakan Dishubkominfo Banten tersebut melakukan pungutan.

"Saya sudah minta beberapa orang petugas, untuk memantau di lokasi. Jika memang ada dan terbukti, oknum itu akan kami tahan dan dibawa ke kantor dinas untuk ditindaklanjuti," jelasnya.

"Jika nanti kami menemukan adanya keterlibatan oknum pegawai Dishubkominfo Banten, kami akan memberikan sanksi tegas, berupa penundaan kenaikan pangkat, hingga pemecatan. Kalau terbukti, TKS akan saya pecat, dan untuk PNS, akan diberikan sanksi berupa penundaan pangkat," tegasnya.

Menurut Cepi, informasi adanya tindakan dari para oknum tersebut yang kerap mengaku sebagai pegawai Dishubkominfo telah diketahui sejak beberapa waktu lalu. namun, pihaknya masih mengumpulkan sejumlah barang bukti.

"Sudah tahu memang informasi ini, tetapi kami belum bisa bertindak karena tidak ada bukti. Semoga hari ini pelaku bisa ditangkap tangan," katanya.

Cepi menyatakan, dirinya akan segera membenahi seluruh fungsi dari jembatan timbang, agar tidak disalahgunakan para oknum untuk melakukan Pungli.

"Ini yang akan saya benahi. untuk itu, sebelum selesai, semua pos dan jembatan timbang tidak akan difungsikan dahulu," ujarnya.