Samsul Bahri Ketua GMAKS mengatakan, pemerintah pusat di minta terbuka hal itu agar masyarakat kecil dapat mengetahui kenapa harga bbm bisa naik dan dimana kerugiannya serta sejauh mana pengawasannya yang akhirnya berdampak merugikan masyarakat banyak.

"Pada intinya kenaikan BBM, harus jelas, tidak ada yang di tutupi, masnyarakat berhak tau kenapa BBM bisa naik, apakah hal tersebut nantinya akan merugikan masnyarakat Indonesia,"tegasnya.

Lebih lanjut samsul bahri mengatakan, pemerintah pusat harus memikirkan dampak yang akan terjadi nanti pada masnyarakat, jangan mementingkan sepihak.

"Tidak hanya itu pada pemerintah pusat harus bisa melakukan pengawasan terhadap mafia bidang perminyakan,"ungkapnya.

Semua lapisan masyarakat harus menanyakan tentang transparansi pertamina di diatribusikan kemana saja agar rakyat kecil dapar membantu pengawasan di dalam penyalahgunaan bbm di lapangan.

Untuk di ketahui di beritakan sebelumnya, target kuota BBM subsidi sebanyak 46 juta Kiloliter di APBN Perubahan 2014 sangat ketat. Padahal baik dirinya maupun mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik pernah mengatakan volume subsidi BBM berpotensi jebol.

Jika kuota benar-benar membengkak, salah satu solusinya adalah meminta restu DPR untuk menambah kuota BBM subsidi. Namun hal itu akan sangat memberatkan pada pemerintahan Jokowi.