Items filtered by date: Friday, 31 July 2026

detakbanten.com KAB.TANGERANG - Wakil Gubernur (Wagub) Banten Achmad Dimyati Natakusumah mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mendukung pengembangan industri kendaraan listrik (electric vehicle), termasuk sepeda motor listrik. Hal itu disampaikan Dimyati usai mendampingi Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke fasilitas produksi Tangkas Motor Listrik di PT Elesun, Kawasan Industri Cidurian, Jalan Unggul Pasir Bolang, Sentul, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Kamis (30/7/2026).

"Saya baru saja dari Lembaga Administrasi Negara (LAN). Tadi yang dibahas adalah kepemimpinan yang adaptif dan ramah lingkungan. ada kaitan dengan motor listrik, ini kan adaptif sekali dan juga ramah lingkungan," katanya.

Menurut Dimyati, kendaraan listrik memiliki banyak keunggulan. Di antaranya tidak menimbulkan kebisingan, tidak menghasilkan emisi, serta lebih hemat dan efisien. Pengembangan kendaraan listrik juga menurutnya menjadi kebutuhan nasional, terutama di tengah tingginya harga bahan bakar minyak dan kondisi geopolitik global yang memengaruhi pasokan energi.

"Ini produk yang ramah lingkungan dan ini inovasi-inovasi baru yang terus tumbuh yang harus kita dukung," ujarnya.

Sementara itu, Founder dan CEO Tangkas Motor Listrik Agung Pamungkas atau yang akrab disapa Don Papank mengatakan, Indonesia telah memasuki era baru industri kendaraan listrik.

"Subsidi BBM sudah terlalu tinggi sampai 500 triliun setahun, ditambah dengan tambahan subsidi karena perang Iran kemarin 170 triliun setiap tahun, itu membuat beban negara kita sangat berat dan tidak ada negara yang mana pun yang kuat menanggung subsidi hampir 600 triliun dalam setahun," ujarnya.

Dalam kunjungan tersebut, Wagub Dimyati bersama Bupati Tangerang Maesyal Rasyid mendampingi wakil presiden meninjau secara langsung proses produksi kendaraan listrik, mulai dari pemaparan proses manufaktur, gudang suku cadang, area pengecatan, hingga perakitan kendaraan. Rombongan juga melihat sejumlah unit sepeda motor listrik yang siap dipasarkan. (Zal)

detakbanten.com TIGARAKSA - Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang lewat jaksa pengacara negara (JPN) menerima 80 Surat Kuasa Khusus (SKK) dari BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kabupaten Tangerang. Surat kuasa khsusus ini untuk pemulihan keuangan negara sebesar Rp247.937.141.

Surat kuasa diterima langsung Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang, Wahyudi Eko Husodo didampingi Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun) Eko Edi Purwanto.

Kata Wahyudi, pemberian Surat Kuasa Khusus merupakan bentuk pelimpahan kewenangan kepada Jaksa Pengacara Negara untuk mewakili BPJS Ketenagakerjaan. Terutama dalam hal penyelesaian permasalahan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara. Khususnya dalam mendukung penegakan kepatuhan terhadap program jaminan sosial ketenagakerjaan.

"Kami akan memberikan pendampingan dan bantuan hukum secara optimal dalam penyelesaian perkara perdata dan tata usaha negara yang dikuasakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Harapannya, langkah ini dapat meningkatkan kepatuhan serta mendukung optimalisasi penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan," katanya, Jumat 31 Juli 2026.

Ia menambahkan, sinergi antara Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang dan BPJS Ketenagakerjaan merupakan bagian dari upaya bersama untuk memberikan kepastian hukum. Serta, menjaga hak-hak pekerja melalui penyelenggaraan program jaminan sosial yang lebih efektif.

"Kerja sama ini juga menjadi wujud komitmen bersama dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," katanya.

detakbanten.com KOTA BANJAR-Stabilitas keamanan sebuah daerah tidak hanya ditentukan oleh kuatnya penegakan hukum, tetapi juga oleh solidnya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Berangkat dari semangat itu, Kapolres Banjar AKBP Didi Dewantoro, S.I.K., S.H., M.A.P., mengumpulkan seluruh kepala desa dan lurah se-Kecamatan Banjar dalam forum Ruang Riung Kamtibmas, Jumat (31/7/2026), sebagai langkah memperkuat sinergi menjaga kondusivitas wilayah sekaligus mengantisipasi dampak musim kemarau.

Bertempat di Kediaman Bunda Ikel, Dusun Jajawar Wetan, Desa Jajawar, kegiatan tersebut dihadiri Pejabat Utama Polres Banjar, Kapolsek Banjar, Camat Banjar, serta para kepala desa dan lurah se-Kecamatan Banjar. Forum berlangsung dalam suasana hangat dan terbuka, menghadirkan ruang diskusi yang tidak sekadar seremonial, tetapi menjadi wadah bertukar gagasan dan mencari solusi atas berbagai persoalan kamtibmas yang berkembang di tengah masyarakat.

Dalam arahannya, Kapolres Banjar menegaskan bahwa menjaga keamanan bukan semata menjadi tugas Polri. Menurutnya, keberhasilan menciptakan situasi yang aman dan kondusif membutuhkan keterlibatan seluruh elemen, mulai dari pemerintah daerah, pemerintah desa dan kelurahan, TNI, tokoh masyarakat, hingga warga.

"Keamanan adalah tanggung jawab bersama. Ketika komunikasi terbangun dengan baik dan semua pihak bergerak dalam satu tujuan, maka potensi gangguan kamtibmas dapat dicegah sejak dini," tegas Kapolres.

Kapolres juga mengajak seluruh peserta mendukung gerakan Jaga Rawat Jawa Barat, program yang digagas Polda Jawa Barat di bawah kepemimpinan Kapolda Jabar Irjen Pol. Dr. Pipit Rismanto, S.I.K., M.H. Program tersebut menitikberatkan pada penguatan kolaborasi lintas sektor guna menciptakan Jawa Barat yang aman, tertib, serta terbebas dari berbagai bentuk gangguan keamanan.

Dalam forum itu, Kapolres menyampaikan bahwa situasi kamtibmas di Kota Banjar saat ini relatif aman dan kondusif. Namun, kondisi tersebut harus terus dipelihara melalui deteksi dini dan komunikasi yang intensif hingga ke tingkat desa dan kelurahan. Karena itu, Polres Banjar akan mengoptimalkan kegiatan sambang siskamling sebagai upaya menghidupkan kembali budaya menjaga keamanan lingkungan secara bersama-sama.

Selain membahas keamanan, perhatian juga diarahkan pada potensi ancaman musim kemarau. Kapolres mengingatkan para kepala desa dan lurah untuk terus mengedukasi masyarakat agar tidak membakar sampah maupun melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran lahan dan permukiman. Ia juga memastikan Polres Banjar siap membantu masyarakat yang mengalami kesulitan memperoleh air bersih dengan berkoordinasi bersama pemerintah desa dan kelurahan.

Dialog berlangsung dinamis. Para kepala desa dan lurah menyampaikan berbagai kondisi di wilayahnya, mulai dari persoalan kamtibmas hingga dampak kemarau yang mulai dirasakan masyarakat. Seluruh masukan menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar memperkuat langkah kolaboratif antara kepolisian dan pemerintah di tingkat bawah.

Bagi Polres Banjar, Ruang Riung Kamtibmas bukan sekadar agenda silaturahmi, melainkan strategi membangun keamanan dari akar rumput. Melalui komunikasi yang terbuka, koordinasi yang cepat, dan sinergi yang semakin kuat, diharapkan setiap potensi gangguan dapat diantisipasi lebih awal sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas dengan aman dan nyaman.

Komitmen itulah yang terus diperkuat Polres Banjar, bahwa menjaga keamanan tidak cukup dilakukan dari balik meja, melainkan harus hadir di tengah masyarakat, mendengar setiap persoalan, membangun kepercayaan, dan bekerja bersama seluruh elemen demi mewujudkan Kota Banjar yang tetap aman, damai, dan kondusif. **