detakbanten.com BANTEN - Gubernur Banten Andra Soni menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten dengan agenda Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026, Kamis (17/9/2026). Kesepakatan tersebut menjadi bagian proses penyesuaian kebijakan anggaran terhadap dinamika pembangunan dan kondisi fiskal Provinsi Banten.

Kesepakatan Perubahan KUA dan PPAS 2026 akan menjadi dasar pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2026. Andra Soni mengatakan bahwa dengan ditandatanganinya kesepakatan tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten bersama DPRD memiliki tanggung jawab sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing. Khususnya, untuk mengawal pembangunan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah.

“Dengan ditandatanganinya kesepakatan ini, menjadi tanggung jawab bersama melalui fungsi dan kewenangannya masing-masing untuk mengawal pembangunan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan,” kata Andra Soni.

Gubernur mengatakan ada sejumlah catatan penting yang telah dituangkan dalam berita acara kesepakatan yang akan ditindaklanjuti untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026.

“Beberapa catatan penting yang tertuang dalam berita acara yang telah disampaikan dapat kami tindak lanjuti guna peningkatan kualitas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026,” katanya.

Dalam kesepakatan Perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026, pendapatan daerah Provinsi Banten disepakati berubah dari semula Rp10,08 triliun lebih menjadi Rp9,72 triliun lebih atau berkurang Rp363,91 miliar lebih. Sementara itu, belanja daerah berubah dari semula Rp10,04 triliun lebih menjadi Rp9,62 triliun lebih atau berkurang Rp414,74 miliar lebih.

Dengan perubahan pendapatan dan belanja tersebut, surplus daerah meningkat dari semula Rp42,95 miliar lebih menjadi Rp93,79 miliar lebih atau bertambah Rp50,83 miliar lebih. Surplus tersebut digunakan untuk menutup pembiayaan daerah.

Perubahan KUA dan PPAS 2026 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur Banten Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan RKPD Tahun 2026. Tema pembangunan tetap mengacu pada Perkuatan Fondasi Pemerataan Kesejahteraan melalui Pendidikan Inklusif dan Infrastruktur Dasar Berkelanjutan.

Selanjutnya, Andra Soni juga menyampaikan kebijakan tersebut juga disinkronkan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026. Yaitu, Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif, serta disinergikan dengan kebijakan pemerintah kabupaten atau kota se-Provinsi Banten.

Selain itu, Andra Soni mengatakan bahwa penyusunan Perubahan KUA dan PPAS 2026 merupakan respons terhadap dinamika permasalahan yang berkembang di daerah. Tapi dengan tetap memperhatikan prioritas nasional dan kebutuhan penanganan secara cepat.

"Penyesuaian anggaran juga dilakukan berdasarkan evaluasi terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah serta capaian target kinerja program dan kegiatan. Perubahan asumsi pendapatan, belanja dan pembiayaan tersebut selanjutnya berpengaruh terhadap struktur APBD Tahun Anggaran 2026," katanya.

Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026 telah memedomani ketentuan peraturan perundang undangan. Antara lain, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Permendagri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.

Andra Soni menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Banten, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), serta seluruh perangkat daerah atas kerja sama dalam proses penyusunan Perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026.

Ia juga berharap kesepakatan tersebut dapat mendukung peningkatan kualitas pelaksanaan pembangunan sekaligus pelayanan kepada masyarakat. “Untuk itu, mari bersama-sama kita mengawal dan mengawasi pelaksanaan pembangunan di Provinsi Banten,” pungkasnya. (Zal)

detak.co.id KOTA SERANG - Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Banten Tinawati Andra Soni menekankan pentingnya membangun budaya sekolah yang aman, nyaman, dan sehat. Ini bisa diwujudkan melalui kolaborasi seluruh warga satuan pendidikan, mulai dari tenaga pendidik, siswa, hingga orang tua.

Hal itu disampaikan Tinawati Andra Soni usai meninjau sekaligus melakukan penilaian Lomba Sekolah Sehat Tingkat Provinsi Banten Tahun 2026 di SMA Negeri 6 Kota Serang, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Jumat (18/9/2026).

Menurut Tinawati, sekolah merupakan lingkungan yang dipercaya orang tua untuk menjadi tempat anak-anak tumbuh dan belajar. Oleh karena itu, kondisi lingkungan sekolah perlu mendapat perhatian bersama agar dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi peserta didik.

"Saya memiliki anak sekolah juga yang artinya saya menitipkan anak saya di sekolah. Tentu saja kita ingin memiliki lingkungan sekolah yang aman dan nyaman," ungkap Tinawati Andra Soni.

Selanjutnya, Tinawati Andra Soni mengatakan, setiap kunjungannya ke sejumlah sekolah selalu dimanfaatkan untuk mengingatkan pentingnya menciptakan lingkungan pendidikan yang nyaman dan aman. Menurutnya, lingkungan sekolah memiliki peran dalam membentuk karakter anak.

"Apalagi sekolah adalah tempat yang kami percaya dan kami yakini bahwa di situlah anak-anak tumbuh dan belajar untuk menjadi karakter yang lebih kuat," katanya.

Meski demikian, Tinawati mengingatkan bahwa pendidikan pertama tetap dimulai dari lingkungan keluarga. Ia mengajak para orang tua untuk terus merangkul dan mendidik anak-anak dengan baik sejak dari rumah.

"Madrasah pertama, pendidikan pertama tetap di rumah," imbuhnya.

Tinawati juga mengajak orang tua untuk tidak hanya memilih sekolah yang baik bagi anak, tetapi turut membersamai proses pendidikan dan memastikan pendidikan berlangsung dengan baik.

Dalam kunjungan tersebut, Tinawati juga berinteraksi dengan sejumlah peserta didik dari luar daerah yang mengikuti program afirmasi pendidikan menengah. Ia menyebut keberadaan siswa dari berbagai daerah menunjukkan bahwa setiap anak Indonesia memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang berkeadilan.

"Artinya bahwa setiap anak Indonesia memiliki hak yang sama, memiliki pendidikan yang berkeadilan," jelasnya.

Lebih lanjut, Tinawati mengajak seluruh pihak untuk memulai budaya sekolah sehat dari langkah-langkah sederhana, terutama dari lingkungan keluarga. Menurutnya, orang tua perlu membangun komunikasi dengan anak dengan cara mendengarkan dan menanyakan kondisi mereka, termasuk bagaimana perasaan anak selama menjalani aktivitas di sekolah.

"Kita harus bisa mendengarkan anak, kita harus bisa membersamai anak kita, kemudian kita bertanya hal-hal sederhana, bagaimana di sekolah, bagaimana kegiatan mereka, terutama bagaimana perasaan mereka hari ini," katanya.

Sementara itu, Kepala SMA Negeri 6 Kota Serang Rohmat Wirandanubrata mengatakan, komitmen mewujudkan sekolah sehat harus dibangun secara bersama-sama oleh seluruh pemangku kepentingan di lingkungan sekolah.

Dikatakannya, penyamaan visi menjadi langkah penting untuk membangun budaya sekolah yang aman dan nyaman bagi pembelajaran siswa, didukung sarana dan prasarana yang memadai.

"Komitmen untuk mewujudkan sekolah sehat itu harus dilakukan secara bersama-sama. Kita bangun juga penyamaan visi dari seluruh stakeholder yang ada di sekolah ini," ujar Rohmat.

Ia mengatakan, ketika komitmen dan rasa memiliki telah tumbuh di seluruh warga satuan pendidikan, berbagai program sekolah dapat berjalan dengan kesadaran bersama.

Salah satu upaya yang dilakukan SMA Negeri 6 Kota Serang adalah edukasi pengelolaan sampah melalui program Sataku dan Satamu, yang mengajarkan siswa untuk bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan dari aktivitas sehari-hari.

"Sataku, Satamu, mewujudkan sampah tanggung jawabmu, sampah tanggung jawabku. Itu mengedukasi anak-anak bagaimana anak itu punya tanggung jawab," katanya.

Selain itu, dirinya menyampaikan sekolah sehat memberikan banyak manfaat bagi siswa, guru, dan tenaga kependidikan. Lingkungan yang sehat tidak hanya mendukung kesehatan fisik, tetapi juga memberikan dukungan secara psikologis karena siswa belajar dalam lingkungan yang aman dan nyaman.

"Mereka juga akan diajarkan bagaimana mereka peduli pada kesehatan diri mereka sendiri dan lingkungan di mana mereka belajar," katanya. (Zal)

detakbanten.com JAKARTA - Tmnas Indonesia menghadapi FIFA ASEAN Cup 2026 dengan tantangan yang tidak ringan. Persiapan skuad Garuda terganggu absennya sejumlah pemain karena cedera. Adrian Wibowo, Miliano Jonathans, dan Mees Hilgers dipastikan belum dapat memperkuat tim pada turnamen ini karena masih menjalani pemulihan.

Situasi tersebut membuat komposisi Timnas Indonesia belum sepenuhnya berada dalam kondisi ideal. Selain tiga nama yang telah dipastikan absen, kondisi Marselino Ferdinan, Sandy Walsh, Shayne Pattynama, dan Jay Idzes juga masih perlu dipantau. Karena itu, publik sebaiknya tidak membebani tim dengan ekspektasi berlebihan atau menganggap Indonesia akan tampil dengan kekuatan terbaik sejak awal turnamen.

"Kami sudah sangat dekat. Menurut saya, selalu ada kemungkinan muncul cedera di pekan-pekan terakhir pertandingan. Jadi, kami sebenarnya sudah memiliki gambaran skuad yang sangat jelas di pikiran kami," kata John Herdman di awal pekan ini di Jakarta.

"Tetapi beberapa cedera dalam beberapa hari terakhir menimbulkan kendala bagi kami. Karena itu, kami perlu mengevaluasi situasi dua atau tiga pemain dari akhir pekan kemarin, lalu kemudian finalisasinya," ujarnya menambahkan.

Fokus utama Timnas Indonesia saat ini adalah memastikan pemain yang tersedia berada dalam kondisi terbaik, membangun koordinasi antarlini, dan menyiapkan beberapa skenario permainan. Kedalaman skuad akan diuji, terutama ketika tim harus beradaptasi tanpa sejumlah pemain yang selama ini menjadi bagian penting dari rencana.

Dengan situasi tersebut, target yang paling realistis adalah melihat Timnas Indonesia tampil disiplin, kompetitif, dan berkembang dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya. Hasil tetap penting, tetapi proses adaptasi dan kemampuan pemain pelapis untuk mengambil tanggung jawab juga akan menjadi ukuran yang tidak kalah penting.

Dukungan publik tetap dibutuhkan, tetapi dukungan itu sebaiknya disertai kesabaran. Timnas Indonesia masih memiliki peluang untuk memberikan penampilan terbaik, namun perjalanan menuju hasil maksimal kali ini tidak akan mudah. Skuad Garuda perlu melewati turnamen secara bertahap, tanpa tekanan untuk selalu menang besar dan tanpa mengabaikan kondisi kesehatan pemain.

Dengan skuad yang belum lengkap, ekspektasi perlu dikelola secara realistis. Timnas Indonesia tidak datang dengan situasi paling ideal, tetapi tetap memiliki kesempatan untuk berjuang melalui kerja sama tim, kedisiplinan, dan kesiapan pemain yang dipercaya tampil. (Rls/Zal)

detakbanten.com TANGSEL- Palang Meriah Indonesia Kota Tangerang Selatan atau PMI Kota Tangsel mendistribusikan air bersih 16.000 liter air bersih dan 100 galon air minum kepada masyarakat terdampak kekeringan di Keranggan, Kecamatan Setu, Sabtu, 19 September 2026.

Aksi sosial itu sebagai aksi nyata dalam memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Palang Merah Indonesia dengan tema Peduli, Bergerak dan Berdampak.

Ketua PMI Kota Tangsel Hj. Airin Rachmi Diany mengatakan, PMI hadir sejak 17 September 1945 satu bulan setelah Kemerdekaan Republik Indonesia.

"Kami merayakannya dengan kegiatan sosial, distribusi bantuan air bersih, cek kesehatan gratis, donor darah dan aksi sosial lainnya," kata Airin.

Diketahui, berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangsel, Kelurahan Keranggan menjadi salah satu wilayah paling terdampak kekeringan.

Airin berharap kegiatan peringatan HUT ke-81 PMI dapat memberikan manfaat untuk masyarakat. Terutama masyarakat yang saat ini terdampak kekeringan.

"Kami hanya mengisi dari apa yang sudah dilakukan Pemerintah Kota Tangsel dalam penanganan kekeringan dari Senin-Jumat. Sabtu-Minggunya dari kami, PMI Kota Tangsel," ungkap Airin.

"InsyaAllah kita akan lakukan sampai Desember. Selama tiga bulan kita akan salurkan air bersih di Keranggan dan semoga bisa membantu apa yang menjadi persoalan di lapangan, khususnya masyarakat di Keranggan," ungkap Airin.

HUT ke-81 PMI itu secara simbolis diperingati dengan potong tumpeng. Kegiatan turut dihadiri oleh Wakil Ketua PMI Kota Tangsel Tubagus Asep Nurdin serta jajaran pengurus dan PMI Kecamatan se-Tangsel.

Turut hadir juga Ketua DPRD Kota Tangsel Abdul Rasyid, Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangsel dr. Allin Hendalin Mahdaniar, Camat Setu Bunga Pranatalia Putri, Kapolsek Cisauk AKP Agus Riyanto dan Lurah Keranggan serta RW dan RT setempat.

Aksi distribusi air bersih juga sudah dilakukan PMI Kota Tangsel sejak awal 2026. Distribusi bantuan air bersih dan logistik dilakukan di wilayah Cipeucang, Serpong dan masih berlangsung hingga saat ini.

Aksi kemanusiaan diperluas di wilayah terdampak musim kemarau ekstrim yang diperkirakan akan terjadi hingga awal 2027.

PMI Kota Tangsel juga terus konsisten memberikan layanan bantuan ambulance untuk gawat darurat, pelayanan donor darah serta aksi-aksi kemanusiaan lainnya. (Humas PMI Kota Tangsel)

detakbanten.com TANGSEL – Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan mengusung semangat memperkuat persatuan dan meningkatkan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah.

Upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI tingkat Kota Tangerang Selatan tersebut digelar di Batalyon Kavaleri 9/Satya Dharma Kala (Yonkav 9/SDK), Senin (17/8/2026), dan dipimpin oleh Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie.

Dalam sambutannya, Benyamin mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan peringatan kemerdekaan sebagai momentum untuk melanjutkan semangat, cita-cita, dan perjuangan para pahlawan melalui karya serta kontribusi sesuai dengan peran masing-masing.

Benyamin mengatakan, kemerdekaan yang diraih Indonesia 81 tahun lalu bukanlah hadiah, melainkan hasil perjuangan panjang dan pengorbanan para pahlawan.

“Sebagai generasi penerus, sudah menjadi kewajiban kita untuk melanjutkan semangat, cita-cita, dan perjuangan para pendahulu. Mengisi kemerdekaan bukan sekadar merayakannya, melainkan dengan sungguh-sungguh berikhtiar mewujudkan bangsa dan negara yang adil, makmur, maju, dan sejahtera,” ujar Benyamin.

Menurutnya, tema HUT ke-81 RI, “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur”, harus diterjemahkan melalui kerja nyata, termasuk di tingkat daerah.

Ia menilai, semangat tersebut dapat diwujudkan melalui persatuan dan kesepahaman di tengah keberagaman masyarakat. Karena itu, seluruh elemen masyarakat Tangsel diminta menyatukan langkah untuk mendorong kemajuan kota.

“Kedaulatan, keadilan, dan kemakmuran bukan hanya cita-cita nasional, tetapi juga harus kita hadirkan melalui kerja nyata di daerah. Sesuai dengan peran masing-masing, mari terus bersama-sama memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat dan kemajuan Kota Tangerang Selatan,” kata dia.

Benyamin juga menyampaikan sejumlah capaian Pemkot Tangsel yang menurutnya merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah dan masyarakat.

Sepanjang tahun ini, Tangsel meraih sejumlah penghargaan tingkat nasional, di antaranya penghargaan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) kategori kota terbaik tahun 2025, Universal Health Coverage (UHC) Award 2026 kategori madya, serta peringkat ketiga nasional berdasarkan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) 2025.

Selain itu, Tangsel meraih peringkat ketiga regional Jawa-Bali kategori penanggulangan kemiskinan dan percepatan penurunan stunting dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 dari Kementerian Dalam Negeri. Tangsel juga meraih peringkat kedua Sutami Awards 2025 kategori pembinaan dan pengawasan jasa konstruksi terbaik dari Kementerian Pekerjaan Umum.

Meski demikian, Benyamin menegaskan berbagai penghargaan tersebut bukan alasan untuk berhenti berbenah.

Menurutnya, masih terdapat sejumlah tantangan pembangunan yang harus diselesaikan, mulai dari sektor pendidikan dan kesehatan, infrastruktur, pengembangan ekonomi, perlindungan sosial, lingkungan, hingga pelayanan publik.

“Berbagai penghargaan tadi jelas merupakan hasil kerja bersama Pemerintah Kota dan seluruh elemen masyarakat Tangerang Selatan. Namun, masih ada sejumlah tantangan yang perlu kita tuntaskan,” ucapnya.

Pada kesempatan tersebut, Benyamin juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kota Tangsel, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, pelaku usaha, akademisi, insan pers, komunitas, serta seluruh warga yang selama ini turut mendukung pembangunan daerah.

Ia juga mengapresiasi Batalyon Kavaleri 9/Satya Dharma Kala yang telah menyediakan fasilitas untuk pelaksanaan upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI tingkat Kota Tangsel.

Menutup sambutannya, Benyamin mengajak masyarakat mengisi kemerdekaan dengan karya dan kontribusi sesuai dengan peran masing-masing. (ADV)

detakbanten.com TANGSEL-DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menggelar rapat koordinasi lintas komisi bersama jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) teknis dan manajemen pool taksi Green SM. Rapat tersebut digelar untuk merespons polemik pembangunan fasilitas transportasi yang berlokasi di kawasan Ciater yang sebelumnya menjadi sorotan publik, terutama terkait perizinan dan dampak lingkungan.

Ketua Komisi I DPRD Kota Tangsel, Ledy M.P. Butar Butar, mengatakan pemanggilan tersebut berawal dari laporan masyarakat serta dinamika pemberitaan mengenai pembangunan pool taksi tersebut.

Komisi I bersama Komisi IV kemudian menginisiasi pertemuan dengan OPD teknis dan manajemen Green SM untuk memastikan proses perizinan serta pemenuhan regulasi berjalan sesuai ketentuan.

“DPRD itu kan menampung semua apa yang masuk, baik itu secara langsung maupun secara pemberitaan. Artinya, kita merespons apa yang terjadi di kewilayahan sehingga kita menginisiasi dengan melaporkan kepada pimpinan untuk menghadirkan OPD teknis terkait, Komisi I dan IV dengan menghadirkan pihak taksi yaitu Green SM dengan manajemennya,” kata Ledy di Gedung DPRD Tangsel.

Menurut Ledy, dalam pertemuan tersebut pihak Green SM menyampaikan bahwa sejumlah proses administrasi dan pemenuhan dokumen teknis masih berjalan.

“Nah, tadi itu tersampaikan artinya bahwa memang mereka sudah berproses,” sambungnya.

Ledy menjelaskan, sejumlah dokumen pendukung seperti Rekomendasi Teknis (Rekomtek), Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin), serta persyaratan terkait lingkungan masih dalam proses di dinas teknis terkait.

Sementara itu, dokumen Keterangan Rencana Kota (KRK) telah diterbitkan oleh DPMPTSP. Namun, sejumlah kendala teknis membuat Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) belum dapat diterbitkan sepenuhnya.

“Kalau kami masuk dari Komisi I terkait dengan segi tata kelola pelayanan, pelayanan publik, dalam hal ini PTSP. PTSP kan hanya menerima dan mengeluarkan nantinya, in-out-nya memang satu pintu. Tapi dalam proses itu ada OPD-OPD dinas teknis terkait,” jelasnya.

Ia mencontohkan proses Andalalin yang menjadi kewenangan teknis dinas terkait. Selain itu, DPRD juga mengundang Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pemadam Kebakaran, serta perangkat daerah yang menangani lingkungan hidup untuk mengetahui sejauh mana proses pemenuhan persyaratan tersebut.

“Kami tanyakan berprosesnya sudah sejauh apa? Ternyata mereka memang menemukan kendala di dalam pemenuhan itu,” ujarnya.

Ledy juga menyinggung penindakan terhadap gardu listrik yang dibangun tanpa izin dan kemudian disegel oleh Satpol PP. Dia mengatakan, Pemkot Tangsel pada prinsipnya terbuka terhadap investasi. Namun, keterbukaan tersebut harus berjalan beriringan dengan kepatuhan terhadap regulasi.

“Ini ada miskomunikasi. Artinya, kita juga tadi menekankan, kita senang siapa pun yang berinvestasi di Tangsel, kita terbuka. Karena kita juga harus menciptakan iklim investasi yang responsif dan komunikatif,” tuturnya.

Kendati begitu, Ledy menegaskan agar investor mematuhi seluruh regulasi yang yang ada. Terkait masih adanya aktivitas pengerjaan di sekitar area proyek setelah penyegelan gardu, Ledy mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari pemenuhan rekomendasi teknis penataan drainase. Menurutnya, pekerjaan tersebut berkaitan dengan upaya mencegah luapan air sekaligus mengantisipasi persoalan lalu lintas di kawasan Ciater.

“Kalau pengerjaan rekomtek itu memang harus dijalankan, itu rekomendasi dari PU. Memang ada rekom teknis yang mereka penuhi dan itu melakukan kajian panjang,” katanya.

Ledy menekankan, seluruh proses pembangunan harus dilakukan secara hati-hati, termasuk pemenuhan Andalalin karena kawasan tersebut merupakan salah satu titik yang berpotensi mengalami kepadatan lalu lintas.

“Memang intinya di sini, itu semua butuh kehati-hatian. Semua butuh kesabaran dan tolong berikan kepercayaan kepada pihak-pihak terkait untuk dapat menyelesaikan, sehingga semua nanti happy ending. Kita juga tekankan, memang itu kan titik macet, artinya Andalalin-nya harus benar-benar diperhatikan,” tambahnya.

Ledy menegaskan bahwa DPRD Tangsel menyambut positif investasi yang masuk ke wilayah tersebut. Namun, pelaku usaha diminta memastikan seluruh ketentuan dan persyaratan dipenuhi sebelum kegiatan berjalan.

“Siapapun yang melakukan investasi di Tangsel, kita mengucapkan terima kasih. Tapi kita selaku bagian pemerintahan juga menekankan, sebagai pihak pelaku usaha juga ikuti semua aturan main, regulasi yang ada,” ucapnya.

Di sisi lain, Ledy meminta OPD - OPD teknis mempercepat pelayanan dan kajian sesuai tugas serta kewenangannya. Aspirasi masyarakat sekitar juga dinilai perlu menjadi bagian dari proses tersebut.

“Lalu kita juga tekankan kepada mitra kita, bagian dari pemerintah kota yaitu seluruh OPD teknis terkait, untuk juga bisa melakukan tusinya dengan baik ya. Kajian dilakukan, akselerasi pelayanan publik dijalankan, dan juga respons, kita juga harus mendengar respons aspirasi dari masyarakat sekitar,” pungkasnya. (Dra)

detakbanten.com CIPUTAT - Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) akhirnya menyegel bangunan yang ada di area kawasan rencana Pool Taksi Green di Maruga, Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangsel pada Rabu siang (16/09).

Diketahui, langkah tegas Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel tersebut merupakan kelanjutan hasil inspeksi mendadak (sidak) sejumlah pihak yang memiliki kompetensi terkait ijin Pemanfaatan Bangunan Gedung (PBG) di atas lahan keseluruhan seluas 40. 336 meter persegi (m²).

Wakil Wali Kota Tangsel saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp menjelaskan, kegiatan pembangunan untuk Pool Taksi Green tersebut sudah dilakukan penyegelan. "Sudah disegel oleh Satpol PP, terkait bangunan," jelasnya.

Sementara itu, Kepada Satpol PP Kota Tangsel saat dikonfirmasi melalui cellular menambahkan, bahwa yang disegel adalah bangunan yang terkait dengan PBG. Sementara pekerjaan lain, khususnya drainase untuk mengantisipasi terjadinya banjir, masih tetap dilakukan pekerjaannya. "Yang disegel itu bangunan yang sudah ada, yang kaitannya dengan PBG," imbuh Kasatpol PP. (Zal)

detakbanten.com TANGSEL - Satpol PP Kota Tangerang Selatan akhirnya menindak tegas atas pelanggaran Pemanfaatan Bangunan Gedung (PBG) proyek pembangunan pool taksi Green di Ciater, Ciputa, Kota Tangsel dengan menyegel bangunan gardu listrik, Rabu (16/09/2026).

Penyegelan yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Tangsel dibenarkan oleh Wakil Walikota Tangsel Pilar Saga Ichsan ketika dikonfirmasi terkait kegiatan penyegelan terhadap bangunan gardu listrik didalam proyek pembangunan pool taksi green.

"Iya betul pak, Seperti yang sudah dijadwalkan dari jumat lalu," ujarnya.

Pilar juga menegaskan bahwa Pemkot Tangsel akan lebih ketat mengeluarkan atau menerbitkan perijinan bukan berarti mempersulit jika semua regulasinya diikuti dengan benar.

"Kalau memang tidak memenuhi ya tidak bisa diberikan," tegasnya.

Ia juga menyampaikan komitmen dirinya dan Walikota Tangsel Benyamin Davnie, setiap pengajuan ijin wajib memenuhi unsur tehnis dan adminustrasi sesuai dengan persyaratan perijinan.

"Jangan sampai menjadi permasalahan dan merugikan masyarakat di kemudian hari, bisa jadi warisan buruk untuk kami," ungkap Pilar.

Pilar berharap segala pembangunan apa pun yang dilakukan di wilayah Kota Tangerang Selatan wajib mengikuti proses sesuai peraturan yang berlaku.

"Silahkan kalau mau ugal-ugalan di daerah lain aja, tapi jangan di Tangsel." Pungkasnya.

detakbanten.com TANGSEL - Keberadaan pool taksi Green yang sedang dibangun di wilayah Ciater, Kota Tangerang Selatan mesti menjadi perhatian khusus oleh Pemkot Tangsel dalam memberikan perijinan terutama Analisa Dampak Lalu Lintas (Andalalin), karena keluar masuknya ribuan taksi nanti pasti ke arah jalan satu arah yaitu Jalan Ciater Raya.

Rekomendasi Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) dari Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Tangsel yang merupakan rangkaian kegiatan kajian teknis mengenai dampak lalu lintas dari suatu rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, atau infrastruktur, menjadi salah satu syarat wajib untuk mendapatkan Persetujuan Lingkungan dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Didalamnya, merupakan langkah untuk mengidentifikasi masalah lalu lintas, memperkirakan bangkitan kendaraan, serta merancang solusi atau rekayasa manajemen lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan di sekitar lokasi. Lalu, bagaimana menyiapkan rekayasa lalu lintas di kawasan dalam kesehariannya penuh kemacetan? Di sinilah pentingnya perencanaan rekayasa lalu lintas agar semua pihak tidak terganggu.

Karenanya, kaitannya dengan penetapan pemilihan lokasi pool taksi Green di kawasan Maruga, Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Provinsi Banten, yang berada persis di simpul kemacetan lalu lintas dan daerah yang menjadi Kawasan Rawan Banjir, Tingkat Tinggi, Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP), di bawah Horizontal - Luar dan Kawasan Permukaan Kerucut, menjadi potensi masalah menjadi lebih kompleks di sekitarnya.

Untuk itu, pentingnya Detail Engineering Design (DED) dalam proyek sebagai dokumen perencanaan teknis yang berisi gambar kerja, spesifikasi material, perhitungan struktur, serta rincian biaya yang lengkap dan detail sebelum konstruksi dimulai. Dokumen ini berfungsi sebagai pedoman atau "kitab suci" utama bagi kontraktor di lapangan agar proses pembangunan berjalan sesuai standar, tepat ukuran, efisien, dan tidak salah perhitungan. Selain itu, penting untuk menjadi perhatian pelaku usaha adanya kesesuaian rencana _site plan_ yang diajukan dengan perencanaan Tata Ruang Tata Wilayah (RTRW) pemerintahan setempat. (Zal)

detakbanten.com TANGERANG -- Warga Kelurahan Balaraja Kecamatan Balaraja melakukan aksi penghadangan dengan mengerahkan warga di kawasan industri PT Adis dan PT Pemi, menyusul akan adanya aksi demo dari LSM NKRI ke sejumlah perusahaan di kawasan Balaraja yang rencananya dilaksanakan pada Selasa (15/9/2026). Namun aksi dari LSM yang direncanakan pada hari ini Selasa (red ) batal.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dilapangan, puluhan warga Balaraja yang terdiri dari anggota LPM kelurahan Balaraja berjaga - jaga di ruko samping PT Adis, ketua LPM Sukanta kemudian melakukan orasi dihadapan warga dan mengajak kepada warga untuk menjaga lingkungan dan mendesak agar perusahaan untuk tidak takut jika ada LSM NKRI mengancam melakukan aksi demo.

"Kita jaga perusahaan di sini dari LSM NKRI, karena LSM NKRI datang kesini menakut- nakuti dan melakukan intimidasi perusahaan dengan cara melayangkan surat,"terang Sukanta.

Warga sambung Sukanta akan pasang badan jika LSM NKRi mencoba melakukan aksi demontrasi, dan warga warga siap untuk melawan, bahkan hari ini semua warga perwakilan dari RT masing- masing sudah kompak dan berjaga - jaga dan siap menghadang.

Sementara puluhan aparat dari kepolisian Sektor Balaraja dibantu dengan Satuan Polisi Pamong berjaga berjaga - jaga untuk mengamankan aksi, namun dari informasi yang beredar, LSM NKRI batal melakukan aksi demo, belum diketahui alasan pembatalan demo.