Pengamat Pemerintah, Abdul Malik mengatakan, Kota Serang yang merupakan Ibu Kota Banten terbilang masih acak-acakan dan semraut. Bahkan, kata dia, kinerja Aparatur Negeri Sipil (ASN) di pertanyakan, karena belum bisa kerja dan melayani masyarakat secara maksimal.

Apalagi, masih kata Abdul Malik, seluruh Pimpinan di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Serang masih berkutik diurusan politik dan kekuasaan. Sehingga tidak terlihat apa yang dikerjakan.

"Apalagi saya mendengar pasrah karena PAD maupun APBD kecil. Seharusnnya, pemimpin yang baik, bisa berkoordinasi dengan melipat gandakan PAD maupun APBD untuk kepentingan masyarakat," ujar Abdul Malik kepada detakbanten, melalui sambungan telepon, Sabtu(10/8/2019).

Menurutnya, pembangunan Kota Serang sangatlah sulit jika di presentasikan, karena bisa di lihat dari kasat mata.

"Kota Serang terlihat jelas. Kemacetan, Tata kota tidak jelas, ruang publik tidak bertambah. Begitulah kondisi Kota Serang, yang katannya Ibu Kota Banten," tegasnya.

Di Hut kota Serang ke 12, Dosen Universitas Serang Raya (Unsera) itupun memberikan solusi. "Seharusnya pimpinanan di Kota Serang, DPRD,  Birokrat, Walikota dan Wakil Walikota jangan orientasi kekuasaan. Bagaimana membangun Kota dengan pelayanan baik, dan bisa menggandeng perguruan tinggi untuk mencari solusi bersama. Supaya persoalan pembangunan Kota Serang bisa terselesaikan," jelasnya.

Terpisah, Sekda Banten,  Al Muktabar menjelaskan, Kota Serang adalah Ibu Kota Banten sebagai etalasi seluruh Provinsi Banten. Jaringan jalan, pendidikan dan UMKM harus di dukung dan di dorong kemampuan Provinsi Banten. Oleh itu, kata dia, penekanan maupun syarat pembangunan adalah ASN yang di tingkatkan kemampuannya, dalam memberikan pelayanan.

Ia menambahkan, apalagi, Kota Serang harus bisa bergandengan tangan dengan visi misi Gubernur Banten, Wahidin Halim. Agar terlihat harmonisasi.

"Saya kira, di Kota Serang parameter umum harus di rubah. Bahkan bisa menunjukan progres dalam hal teknis tertentu, dan di review dalam percepatan. Tentu di review harapan masyarakat, yang harus masih banyak di tingkatkan," kata Al-Muktabar seusai menghadiri Rapat Paripurna Hut Kota Serang ke-12, di DPRD Kota Serang, Sabtu(10/8/2019).

Menurutnya, layanan publik, infrstruktur, pendidikan dan kesehatan maupun ekonomi harus segera di perbaiki. Bahkan, sambungnya, Bantuan dari Provinsi pun tengah di persiapkan. "Bantuan dari kami pun tengah di persiapkan, sesuai dengan skema dan priotas tertentu. Sehingga target-target yang ingin di capai, bisa terwujud di 2020," jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Walikota Serang, Syafrudin menjelaskan, sebenarnya dalam percepatan pembangunan adalah hal mudah. Sinergi antara Pemerintah Daerah dan DPRD harus di tingkatkan.

"Apalagi tadi kita di singgung Pak Asmudji mantan Walikota Serang 2007. Setiap rapat paripurna tidak pernah sesuai waktu. Semoga dewan baru nanti, bisa lebih di displin. Sehingga pembangunan bisa cepat terlaksana," ucap Syafrudin saat jumpa pers, seusai paripurna.

Di tempat sama, Wakil Walikota Serang, Subadri Usuludin menambahkan, lambatnya pembangunan Kota Serang karena kecilnnya APBD bukan lagi hal rahasia. Karena 80 persen APBD Kota Serang hanya mampu mengandalkan Transfer Pemerintan Provinsi Banten maupun Pemerintah Pusat.

Dikatakan Subadri, pihaknya bersama Walikota Serang, Syafrudin tengah dalam revisi peraturan daerah, dengan tujuan menggejot penghasil daerah.

"Pertama kita akan merevisi RT RW dan revisi retribusi. Karena dalam memajukan satu wilayah tidak serta merta, dan harus melibatkan seluruh steakholder untuk membentuk kebersamaan dalam memajukan Kota Serang," pungkasnya.