Merujuk hasil Survei Nasional oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tingkat literasi keuangan di Indonesia tahun 2019 baru mencapai 38,03 persen.

Ketimpangan tingkat literasi finansial masyarakat dengan indeks inklusi keuangan itu, jadi bagian dari penyebab lahirnya beberapa skandal keuangan yang menempatkan masyarakat sebagai korban. Apalagi ada indikasi masih lemahnya pengawasan terhadap kinerja sektor jasa keuangan.

"Kasus asuransi Jiwasraya, First Travel, Koperasi Pandawa Depok, berbagai investasi bodong, adalah beberapa contoh skandal keuangan yang sangat merugikan masyarakat," ujar Bamsoet, di Jakarta, Sabtu (1/10/2022).

Satuan Tugas Waspada Investasi OJK mencatat, selama 10 tahun terakhir, jumlah kerugian investasi bodong menembus Rp 117,5 triliun.

Ia menjelaskan, peningkatan inklusi dan literasi keuangan nasional, serta perkembangan ekonomi digital, harus dilihat sebagai potensi ekonomi. Baik sebagai peluang investasi, alternatif sumber pemasukan negara, maupun stimulus memajukan perekonomian nasional.

Misalnya terkait besarnya pasar kripto di Indonesia yang di samping menawarkan beberapa keunggulan, juga menghadirkan tingginya faktor risiko dan oleh karena itu diperlukan sikap kehati-hatian.

Kementerian Perdagangan melaporkan transaksi aset kripto di Indonesia sepanjang 2021 mencapai Rp 859 triliun, dengan jumlah investor 11,2 juta. Serta 7,5 juta diantaranya dari kalangan milenial dan nilai transaksi harian Rp 2,7 triliun.

Jumlah investor aset kripto jauh lebih besar dari jumlah investor di pasar modal berbasis Single Investor Identification (SID) yang jumlahnya baru mencapai 7,48 juta investor.

"Kemampuan pasar aset kripto dalam menghimpun dana itu jauh lebih besar dibanding kemampuan pasar modal konvensional yang jumlahnya masih pada kisaran Rp 363,3 triliun. Menempatkan pasar aset kripto Indonesia menjadi yang terbesar di Asia Tenggara serta dikabarkan menempati posisi 30 di dunia," jelas Bamsoet.