Koordinator aksi Ade mengatakan, Walikota Tangerang telah melakukan kebohongan publik terhadap masyarakat, maka itu Janur
meminta Walikota turun.

" Ya, menurut kami Walikota Arief R Wismansyah tidak sanggup menjalankan amanahnya seperti pada saat kampanye," ujar Ade.

Ade juga menambahkan, Pemerintah kota Tangerang tidak pernah mempublikasikan kepada masyarakat baik melalui situs resmi Pemkot Tangerang ,maupun melalui media cetak dan online.

"Minimal Pemkot Tangerang memberikan informasi mengenai Belanja Anggaran, realisasi anggaran serta Silpa tahun anggaran 2014," terangnya.

Memang sesuai UU No.17 tahun 2014 tentang MR,DPR,DPD dan DPRD kewenangan dalam menanggapi dalam LKPJ walikota ,DPRD Kota Tangerang hanya dapat memberikan penilaian dan catatan berhasil atau tidaknya target capaian pembangunan pada tahun 2014 yang lalu.

Serta penyampaian rekomendasi strategis untuk dipedomi oleh Kepala Daerah dalam pelaksanaan pembangunan ke depan. " Maka hanya publiklah yang dapat menyampaikan penolakan tersebut, " katanya lagi.

Selain itu, Ade juga menambahkan, terjadinya gag lelang adalah karena gagal perencanaan,yang berarti ada sesuatu yang salah ,sehingga menyebabkan silva menjadi besar.

Dalam LKPJ walikota tahun 2014,dari jumlah APBD Kota Taangerang sebesar Rp.3,4 triliun, silpa APBD Kota Tangerang Rp 894 milyar padahal pada rapat paripurna APBD tahun 2015 disampaikan silpa Rp 680 miliar

"Melihat itu, seharusnya DPRD melalui pansus LKPJ walikota Tangerang mempertanyakan peningkatan silpa tersebut," terang Ade.