Hasirin Ketua DPP PBB mengatakan, manajemen PT UFO sudah empat bulan tidak membayarkan hak pekerja. Begitu juga dengan BPJS yang delapan bulan ini dipotong pihak perusahaan, namun tidak dibayarkan perusahaan."Para buruh sudah sering meminta hak mereka, tapi manajemen tidak pernah memberi gaji para buruh," ungkapnya kepada wartawan.

Dirincikan Hasirin sebanyak 1600 karyawan PT UFU yang tidak dibayarkan gajinya dimana per bulan karyawan di gaji perusahaan Rp 2.450.000. Sementara BPJS yang tidak dibayarkan oleh perusahan sebanyak 900 karyawan."Inilah yang kami tuntut datang kedewan ini. Saya harap dewan bisa membantu untuk mendapatkan hak para pekerja," jelasnya.

Sementara Abdul, mandor di PT UFU yang merupakan pabrik sepatu ekspor keluar negeri ini menuturkan gaji karyawan tidak dibayarkan pada bulan September hingga Desember 2015. Perusahaan pernah menjanjikan akan membayar tunggakan gaji pada tanggal 20 Januari 2016."Makanya kita mendatangi DPRD agar kasus ini cepat diselesaikan. Pihak perusahaan juga tidak hanya janji-janji saja," jelasnya.

Anggota Komisi 2 DPRD Kota Tangerang, Sumarti menjelaskan DPRD telah melakukan langkah untuk menyelesaikan masalah ini. Untuk itu, kita telah melayangkan surat panggilan manajemen PT UFU namun hari ini tidak hadir."Besok akan kita layangkan surat kedua, apabila perusahaan tidak hadir maka terpaksa kita ambil langkah jemput paksa," tandasnya.