“Saya berterimakasih atas dukungan Pak @mohmahfudmd kepada saya dan Kemenkeu melakukan pembersihan Kemenkeu dari praktik Korupsi,” tulis Sri, dikutip Detakbanten.com dari unggahan Instagram-nya, Minggu (12/3/2023).

Upaya bersih-bersih ini terkait data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Antara lain disebut transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan hingga menembus Rp300 triliun.

Sri menyebut dirinya belum menerima data dari PPATK. “Informasi PPATK ke Kemenkeu tidak sama dengan yang disampaikan kepada Pak Mahfud dan ke APH,” tambahnya.

Adapun, ia meminta Kepala PPATK untuk menyampaikan laporan yang berbeda itu kepada publik. Tujuannya agar informasi yang diterima tak simpang siur.

"Pak Ivan Yustiavandana (Kepala PPATK) perlu menjelaskan data tersebut ke masyarakat agar tidak simpang siur,” tukasnya.

Sebelumnya, Kemenkeu mendapat laporan dari PPATK terkait kasus Rafael Alun Trisambodo (RAT) dengan transaksi Rp50 juta-Rp125 juta.

Laporan itu terdiri dari empat rekening sejak 2016-2019. Sementara, laporan PPATK kepada Menko Polhukam dan aparat penegak hukum jauh lebih besar, senilai belasan miliar sejak 2013.