Untuk diketahui, berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan Keuangan Negara (UU Pengelolaan Negara), Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau unqualified opinion menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-16 kali secara berturut-turut atas hasil Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Propinsi Banten. Penyerahan LHP dengan raihan WTP tersebut diterima langsung oleh Pj Bupati Tangerang Andi Ony yang didampingi Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, H. Kholid Ismail di Aula Gedung BPK RI Perwakilan Provinsi Banten. Selasa (14/05/24)

Pada kesempatan tersebut, Pj Andi Ony mengungkapkan rasa syukur atas raihan opini WTP selama 16 kali berturut-turut sejak tahun 2008. Dia pun mengucapkan terima kasih kepada seluruh OPD dan BPK RI atas kerja keras dan usahanya sehingga kembali opini WTP terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran.

"Alhamdulillah hari ini Pemerintah Kabupaten Tangerang mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian yang ke-16 kali secara berturut-turut dari BPK RI Perwakilan Banten. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh OPD dan BPK RI Perwakilan Banten yang telah melakukan pemeriksaan, dan juga arahan serta bimbingannya dalam rangka penyempurnaan penggunaan dan pemberian sajian dalam laporan keuangan," ucap Pj Andi Ony.

Pencegahan praktik korupsi juga tidak bisa dikesampingkan dari peran BPK. Karena, dari hasil pemeriksaannya seharusnya bisa memberikan rekomendasi yang mengarah pada perbaikan sistem dan bukan hanya mengungkap “keberhasilan” karena menemukan kerugian negara trilyunan rupiah. Kesalahan yang fundamental bisa diatasi dengan perbaikan sistem. Oleh karena itu, dengan pemeriksaan reguler tahunan yang dilakukan sudah sewajarnya BPK dapat memastikan bahwa perbaikan sistem atas rekomendasi yang diberikan tahun-tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.

Opini WTP yang diperoleh bukan hasil instan, tetapi melalui proses terstruktur dengan mengedepankan pembenahan fungsi dan sistem pengendalian intern. Dari sisi sisi lain, Sumber Daya manusia (SDM) yang tidak hanya handal punya kompetensi, tetapi juga harus beretika tinggi, dan bermahkotakan kejujuran juga sangat berperan terhadap raihan opini WTP.

Pj Andi Ony menandaskan Pemkab Tangerang terus berkomitmen dan patuh terhadap segala bentuk rekomendasi dan arahan lebih lanjut terkait hasil LHP yang diberikan BPK RI terhadap LKPD tahun Anggaran 2023. Untuk itu dia meminta seluruh OPD agar segera melakukan perbaikan dan penyempurnaan sesuai hasil rekomendasi yang diberikan. Lanjut dia, terhadap segala kemungkinan yang terjadi dalam mengatasi kendala teknis dan kendala lainnya, OPD diharapkan aktif melakukan komunikasi dan koordinasi dengan inspektorat dan BPK RI sehingga tidak terjadi lagi penyajian laporan yang kurang lengkap dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Tentu saja ke depan, masih banyak dan harus dan terus kita sempurnakan lagi dalam hal perbaikan tata kelola pemerintahan dan tatakelola keuangan yang lebih baik lagi kedepannya. Kami juga akan segera menindaklanjuti segala macam temuan dari hasil pemeriksaan BPK, agar Pemkab. Tangerang bisa lebih transparan dan akuntabel," tandasnya.

Ia berpesan kepada seluruh OPD dan jajarannya di Lingkup Pemkab Tangerang untuk memanfaatkan momentum raihan opin WTP ke-16 kali secara berturut-turut tersebut untuk lebih mendorong semangat, fokus dan transparan terhadap peningkatan kualitas pembangunan dan pelayanan kepada seluruh masayarakat.

Satu hal yang perlu dipahami bersama sebagaimana pesan Presiden Jokowi saat menerima Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2022 dari BPK di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (26/6/2023) mengatakan, predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK bukanlah suatu prestasi, namun merupakan kewajiban yang harus dilakukan seluruh jajaran pemerintahan dalam penggunaan anggaran negara/pemerintah.

“Kepada bapak menteri dan pimpinan lembaga, saya ingatkan bahwa WTP itu bukanlah sebuah prestasi. WTP itu kewajiban dari seluruh jajaran pemerintahan dalam penggunaan APBN, kewajiban para menteri, dan kewajiban para pimpinan lembaga untuk menggunakan uang rakyat dengan penuh tanggung jawab,” kata Jokowi.

Ia juga menekankan pentingnya tertib administrasi, namun yang lebih penting lagi yakni manfaat yang dirasakan oleh masyarakat tapi yang jauh lebih penting adalah apa kemanfaatannya untuk masyarakat dan apa yang dirasakan oleh masarakat.

Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Banten Dede Sukarjo mengungkapkan, berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPK, Pemkab Tangerang mendapatkan raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Tangerang tahun 2023. Dia berharap raihan WTP ke-16 secara berturut-turut juga memacu Pemkab Tangerang lebih baik lagi dalam menciptakan akuntabilitas dan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

"Jadi ini merupakan opini yang ke-16 kali secara berturut-turut bagi pemerintah Kabupaten Tangerang. Semoga apa yang telah diraih menjadi semangat dan pemicu untuk Tangerang lebih baik lagi dalam menciptakan akuntabilitas dan kualitas pengelolaan keuangan daerah " kata dede

Pihaknya memberikan ucapan selamat dan sangat mengapresiasi kepada seluruh jajanan Pemerintah Kabupaten Tangerang yang telah berhasil mempertahankan opini WTP 16 kali berturut-turut.

“Selamat kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang dan seluruh jajarannya yang telah mampu mepertahankan WTP ke-16 secara berturut-turut. Terus berinovasi meningkatkan kualitas transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di Kabupaten Tangerang,” ucapnya

Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, H. Kholid Ismail sangat mengapresiasi raihan opini WTP 16 kali berturut-turut yang berhasil dicapai Pemkab Tangerang. Hal tersebut merupakan kebahagiaan sekaligus kebanggaan semua, bukan hanya jajaran eksekutif Pemerintah Kabupaten Tangerang tapi juga kebahagiaan bersama yang patut disyukuri baik oleh seluruh eksekutif maupun legislatif dan masyarakat.

“Raihan WTP 16 kali berturut-turut ini merupakan kebahagiaan sekaligus kebanggan kita bersama, baik Pemkab Tangerang dan seluruh jajarannya maupun unsur legislatif dan masyarakat kabupaten Tangerang,” tutur Kholid.

Dia juga berpesan apa yang telah diraih dengan susah payah, penuh perjuangan dan usaha tidak membuat lengah dan terlena namun hendaknya prestasi raihan WTP selama 16 kali berturut-turut tersebut bisa menjadikan penyemangat dan pemicu untuk bisa berbuat lebih baik lagi kedepannya demi tercapainya peningkatan kualitas pembangunan, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat Kabupaten Tangerang.

“Mari kita jadikan raihan WTP 16 kali berturut-turut ini sebagai dorongan semangat dan pelecut kita semua untuk terus memberikan yang terbaik bagi masyarakat, baik itu peningkatan kualitas pembangunan, pelayanan maupun pemberdayaan masyarakat Kabupaten Tangerang,” ajaknya. (Adv)