Diah menyampaikan akan memperbaharui informasi proses pendirian rumah ibadah yang direncanakan. Selama ini, rumah ibadah itu mendapat sorotan sejumlah pihak.

“Ini concern perhatian kita. Selanjutnya, output ertemuan ini adalah akan membangun wadah komunikasi untuk bisa update perkembangan proses pendirian HKBP di Kota Cilegon,” tukas Diah, kepada Detakbanten.com, usai audiensi di Gedung Nusantara I, Jakarta, Senin (3/10/2022).

Sejumlah isu yang menjadi tantangan proses pembangunan gereja, jelas Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI itu, menjadi catatan khusus menindaklanjuti penegakan konstitusi, terutama penegakan hak beribadah di Indonesia. Ia bersama stakeholder dan mitra kerja akan mengawal itu.

“Dari proses audiensi ini, akan menjadi pembahasan dalam rapat komisi. Prosesnya sedang berjalan. Proses komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat maupun pemerintah daerah sudah diinisiasi dari hasil komunikasi kita oleh Menteri Agama Gus Yaqut,” tuturnya.

Terakhir, legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat III itu berharap dengan dibukanya ruang dialog usai audiensi ini bisa melahirkan pemahaman, kebijaksanaan, dan semangat yang sama antar umat beragama di Indonesia.
Sehingga, terangnya, setiap individu yang beragama, khususnya di Kota Cilegon memperoleh rasa aman untuk menjalankan ibadahnya.

Sebagai informasi, HKBP Maranatha Kota Cilegon mengajukan audiensi untuk mengupayakan pembangunan HKBP di Kota Cilegon. Dijelaskan, sudah ada 112 jemaat yang tervalidasi dengan total 3.903 jiwa tersebar dalam 8 kecamatan di Kota Cilegon.

Selama 4 tahun, pembangunan tempat ibadah mengalami kendala. Di antaranya berupa adanya aksi penolakan oleh sebagian kelompok masyarakat, sehingga mengakibatkan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cilegon menandatangani petisi penolakan gereja HKBP Maranatha.