8 Kepala Daerah Penerima Penghargaan dari Menpora Dito

Menpora Dito Ariotedjo, memberi penghargaan Anugerah Rencana Aksi Daerah ke delapan pejabat daerah di Kemenpora, Jakarta, Rabu (23/8/2023). Menpora Dito Ariotedjo, memberi penghargaan Anugerah Rencana Aksi Daerah ke delapan pejabat daerah di Kemenpora, Jakarta, Rabu (23/8/2023).

Detakbanten.com, JAKARTA - Delapan pemimpin daerah baru saja dapat penghargaan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

Kedelapannya mendapat penghargaan Anugerah Rencana Aksi Daerah (RAD) Pembangunan Kepemudaan. Mereka dianggap berjasa dalam menjalankan pembangunan kepemudaan di daerahnya masing-masing.

Salah satu penerima, yaitu Kang Emil, sapaan Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat. Ia menerima penghargaan dari Menpora Dito Ariotedjo di Kantor Kemenpora, Senayan, Jakarta, Rabu (23/8/2023).

Selain Emil, ada tujuh pemimpin daerah lain yang menerima penghargaan. Mereka ialah Gubernur Provinsi Riau Syamsuar, Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang, Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Rusdy Mastura, Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, hingga Bupati Bengkalis Kasmarni serta Wakil Bupati Kota Baru Andi Rudi Latif. Terakhir, Gubernur Provinsi Sumatera Utara, diwakilkan Kadispora Sumatera Utara Baharuddin Siagian.

Menpora Dito mengungkap, para kepala daerah itu mendapat penghargaan usai menggelar pelayanan kepemudaan sebelum ada Surat Kemendagri Nomor 400.3.5/9106/Bangda tanggal 18 Agustus 2023.

Adapun, surat itu meminta Gubernur dan Bupati/Walikota menggelar Perpres No. 86/2021 tentang DBON dan Perpres No. 43/2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pelayanan Kepemudaan.

"Kedelapannya yang hadir ini sudah buat pelayanan kepemudaan sebelum surat Mendagri 18 Agustus itu keluar. Kalau setelah 18 Agustus 2023, memang sudah kewajiban. Jadi, bukan spesial lagi tapi beliau-beliau inilah yang begitu pesial," tukas Dito, saat pidato.

Gubernur Emil mengaku senang. Diakuinya, ini bukti keberpihakan terhadap kemajuan kepemudaan di Jawa Barat. “Karena Rencana Aksi Daerah Kepemudaan itu, artinya kami mereformasi keberpihakan anggaran desain besar kepemudaan sebelum ada perintah dari Kemendagri, kami sudah melakukan. Ternyata ada delapan daerah sudah melakukan, itu kami apresiasi,” tambah Emil.

 

 

Go to top