Menyikapi hal itu, Ketua DPC Partai Demokrat Kota Tangsel, Julham Firdaus mengatakan, pihaknya akan patuh pada keputusan Ketua Umum (Ketum) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Ketua DPD Demokrat Banten, Iti Octavia Jayabaya.

"Kami di Tangsel harus patuh sama instruksi Ketum dan Ketua DPD. Artinya, saya menjalankan tugas dan kerja-kerja politik sesuai arahan DPP dan DPD. Jadi kalau untuk urusan koalisi, kita tunggu arahan Ketum," kata Julham di BSD, Serpong, Selasa (16/8/2022).

Menurutnya, Demokrat selama ini tetap intens melakukan komunikasi dengan semua partai yang ada. Hal itu sesuai dengan instruksi Ketua Umum Demokrat soal bagaimana negara bisa semakin maju dan sejahtra tanpa ada perpecahan di masyarakat.

"Intinya partai Demokrat tidak pernah membatasi komunikasi dengan partai apa pun. Karena kami berusaha bagaimana Pemilu nanti menjadi sajian untuk mensejahterakan masyarakat," terang Julham.

Julham bilang, Demokrat dalam koalisi Pemilu 2024 mendatang, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan Pemilu saja, akan tetapi, kebutuhan masyarakat terutama masyarakat Kota Tangsel yang saat ini kesulitan pasca keluar dari pandemi Covid-19, juga perlu mendapat perhatian serius oleh semua pihak.

"Kami harus tetap konsen pada masalah sosial kemasyarakatan setelah pandemi covid ini. Karena masih banyak masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan dan kesulitan lapangan kerja," ujar dia.

Pemilu 2024, Julham Sebut Kader Demokrat Diberi Pendampingan Hukum

Julham Firdaus juga menekankan pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang, berjalan jujur dan adil (Jurdil) tanpa ada keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) ditingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlibat politik praktis pada Pemilu 2024 mendatang.

Kader Demokrat Kota Tangsel, akan turun untuk mengawasi jalannya pesta demokrasi skala nasional yang digelar lima tahunan tersebut. Julham mengklaim pihaknya sudah mendapatkan info dari kader Demokrat ditingkat kelurahan dan kecamatan soal adanya intervensi oleh oknum yang menggiring ke partai tertentu dan calon tertentu.

"Setiap bertemu camat dan lurah serta PNS lainnya, saya sering sampaikan pesan netralitas dan independen sebagai aparatur pemerintah," ungkapnya.

Julham pun meminta jika ada pegawai kecamatan dan kelurahan takut akan tekanan dari atasan untuk membantu partai dan calon tertentu, segera melapor untuk segera bisa di proses secara hukum yang berlaku.

"Masyarakat bebas memilih Capres, calegnya serta partai politik sesuai hati nurani dan keberpihakannya jangan ada tekanan-tekanan dari aparatur keluarga dan kecamatan," bebernya.

Bahkan, Julham mengaku sudah menyiapkan pendampingan hukum kepada semua kader Demokrat Kota Tangsel yang memiliki bukti dan saksi apabila ada pegawai di kelurahan dan kecamatan terlibat melakukan intervensi politik kepada RT/RW dan masyarakat.

"lurah camat dalam Pemilu ini harus independen dan menjaga netralitas. Harus bisa menciptakan iklim Pemilu yang baik dan kondusif, jangan sebaliknya. Kader Demokrat Tangsel sudah disiapkan pendampingan secara hukum," pungkasnya.