Ketua Komisi VIII DPR RI, M. Ali Taher Parasong menegaskan kepada Pemerintah Kota, bahwa filosofis dasar penanganan persoalan Sosial khususnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah Menggeser air mata Kepedihan masyarakat menjadi sebuah kebahagiaan.

" Dimana permasalah tersebut menjadi tanggung jawab kita bersama,yang tentunya ini menjadi tugas para eksekutif maupun legislatif untuk hadir ditengah masyarakat dengan rasa empati," ujar Ali Taher saat Diskusi Publik yang diadakan Forwat di Hotel Narita.

Ali Taher juga memberikan catatan kritis kepada pemerintah Kota Tangerang, agar jangan merasa bangga memiliki Taman-taman yang indah, mudah puas telah membangun infrastruktur, bila masih ada di pelosok Kota terdapat masyarakat miskin menangis kelaparan, anak balita menangis terlantar, anak- anak yang putus sekolahnya, maka taman indah dan pembangunan itu hanyalah Kamuflase belaka.

Karena kata Ali,problematika dinegara kita sangat banyak,untuk itu partisipasi masyarakat juga sangatlah penting untuk mengingatkan kepada pemerintah yang mungkin saja ada permasalahan-permaalahan yang terlewatkan. Maka peran serta infrastruktur sosial ini untuk memberikan rekomendasi guna perbaikan dari sisi pengembangan dan kualitas hidup masyarakat.

Dengan kaitan tersebut,kita akan terus mendorong pemerintah supaya mengalokasikan anggaran yang cukup dan wajar dalam arti dibutuhkan interpensi program pada level bawah,dimana ada 26 item persoalan dalam problematika di kita.

Meskipun permasalahan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dikota Tangerang tidak begitu parah,namun kota Tangerang merupakan penyanggah ibukota yang harus diperhatikan dibandingkan dengan daerah lainnya.

Untuk itu, Ali menambahkan acara diskusi publik yang mengangkat tema PMKS tanggung jawab siapa?sangat luar biasa,terlebih dengan menghadirkan narasumber dari pejabat-pejabat pusat,seraya ingin tahu pola politik anggaran dan registrasi dan lainnya," ini sangat luar biasa," tutupnya.

Sementara Direktur Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Carolyne Clara Endang Setyaningsih mengucapkan hal serupa,bahwa permasalahan PMKS merupakan tanggung jawab bersama,dimana kita harus sama sama berperan aktif,karena ini menjadi tanggungjawab besama yakni milik pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat dan stakeholder lainnya.

"Ini semua untuk meminimalisir permasalahan yang ada di masyarakat,"jelasnya.

Permasalahan ini harus kita lakukan dengan cara persuasif dan preentif dan tidak selamanya permasalahan ini harus ditangani secara Makro. Tidak semua PMKS harus kita masukan ke dalam lembaga pelatihan, banyak permasalahan yg dialami oleh PMKS ini. Makanya kita harus asesmen terlebih dahulu.

"Siapa tahu anak tersebut hanya kesepian ataulainnya," jadi tidak perlu ditangani secara makro, ya asemen dulu,"pungkasnya.