Print this page

Rakor LKPJ 2021, Komisi IV DPRD Tangsel Minta 2022 OPD Harus Lebih Inovatif

Ketua Komisi lV DPRD Tangsel, Aldi S Zuhri. Ketua Komisi lV DPRD Tangsel, Aldi S Zuhri.

detakbanten.com, TANGSEL-DPRD Kota Tangsel tengah melakukan rapat koordinasi dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terkait dengan Laporan Keterangan Pertangungjawaban (LKPJ) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2021 yang baru saja diserahkan oleh Walikota Tangsel Benyamin Davnie ke DPRD Kota Tangsel.

Dalam mendalami laporan tersebut, masing-masing Komisi di DPRD Kota Tangsel melakukan rakor dengan OPD mitra kerja. Seperti Komisi IV DPRD Kota Tangsel, yang menggelar rakor dengan beberapa OPD yang menjadi mitra kerjanya di ruang komisi lV.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Tangsel Ald S Zuhri mengatakan, Komisi IV menggelar rakor dengan beberapa OPD seperti Dinas Perhubungan, Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Kontruksi, Badan Penggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimta).

Aldi mengatakan, selama 2021 seluruh OPD mitra kerja sudah bekerja sesuai Tupoksi. Hal itu terlihat dari serapan anggaran yang maksimal, sehingga Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILP) hanya mencapai 3 sampai 4 persen saja.

“Dari hasil rapat tadi kita evaluasi dan hasilnya selama 2021 memang kinerja mereka bagus, kita lihat dari serahapan anggaran dan fisik yang dibangun semuanya terealisasi dengan baik. Bahkan SILPA nya saja hanya 2 persen dan paling tinggi 4 persen,” kata Aldi di DPRD Tangsel, Senin (21/3/2022).

Aldi juga mengatakan, pada 2021 yang masih terimbas Pandemi Covid-19 juga menjadi persoalan adanya program fisik yang tidak begitu banyak. Sedangkan untuk 2022 dirinya mengatakan, agar program bedah rumah lebih ditingkatkan lagi. Mengingat pada 2021 yang cukup terbatas lantaran Covid-19.

“Kami harapkan pada 2022 nanti agar program bedah rumah ditingkatkan lagi,” ujarnya.

Anggota Komisi IV DPRD Kota Tangsel lainnya, Julham Firdaus mengatakan, yang perlu ditingkatkan lagi untuk 2022 nanti yakni peningkatkan inovasi Sumber Daya Manusia (SDM) di semua OPD, untuk peningkatkan pelayanan publik.

“Saya lebih banyak menyampaikan masukan perihal kinerja dan pelayanan kepada masyarakat serta prioritas pembangunan yang skala prioritas, dan saya meminta mitra di komisi IV lebih banyak membuat inovasi dan perencanaan yang mengutamakan kepentingan masyarakat,” tegasnya.

Julham juga meminta agar sinergitas lintas OPD lebih ditingkatkan lagi. “Harus saling terintegrasi di lingkup OPD, jangan kerja sendri-sendiri hanya sesuai bidang kedinasannya harus ada koneksi, biar perencanaan pembangunan berjalan beriringan. Ini menjadi efektif dan percepatan suatu perencanaan,” pungkasnya. (Dra).