Kedatangan rombongan politisi Senayan pada masa Persidangan ll Tahun Sidang 2021-2022 itu, untuk mendapatkan masukan atau informasi langsung mengenai permasalahan yang terjadi dan solusi penyelesaian terhadap permasalahan di Kota Tangsel.
Di Kantor BPN Kota Tangsel, Wakil Ketua Komisi II DPR-RI dari Fraksi Nasdem Saan Mustopa, mengapresiasi Pemkot dan BPN Tangsel dengan mewujudkan inovasi pelayanan, pembangunan tata ruang dan pertanahan di Kota Tangsel.
"Kami mengapresiasi Pemkot Tangsel dan BPN Tangsel yang telah mewujudkan inovasi pelayanan, pembangunan tata ruang dan pertanahan di Kota Tangsel," kata Saan Mustopa di Aula kantor BPN Tangsel, Selasa (14/12/2021).
Sementara Walikota Benyamin Davnie menyampaikan tentang peluang dan tantangan ditengah kondisi pandemi Covid-19 di Kota Tangsel. Tak hanya itu, Benyamin juga membeberkan visi-misi mengenai terwujudnya Kota Tangsel unggul menuju kota lestari, saling terkoneksi efektif dan efisien.
"Seperti pemanfaatan teknologi informasi maka berpeluang untuk mempercepat kota Tangsel mengikuti arus era industri 4.0 dan komunitas 5.0. Lalu, adanya situ dan tandon yang dilintasi sungai, maka berpeluang sebagai objek ecowisata tematik dan pengendalian banjir serta penyediaan air bak,” singkat Benyamin.
Ditempat yang sama, Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangsel, Harison Mocodompis menjelaskan 10 poin tantangan dan masalah pertanahan dan tata ruang di Kota Tangsel.
"Seperti capaian PTSL tahun 2017-2020, penyelesaian RDTR (rencana detail tata ruang-red), pelaksanaan kegiatan akses reforma agraria di Kelurahan Jurangmangu Barat yang bertujuan menjadikan desa wisata konveksi yang tidak hanya memajukan UMKM, tetapi juga memiliki lingkungan yang tertata dan potensi wisata air karena disana terdapat tandon,” ungkapnya.
Harison sebutkan, untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat, BPN Kota Tangsel telah melakukan berbagai inovasi. Inovasi dilakukan dengan menggandeng berbagai pihak, salahsatunya dengan Pemkot Tangsel.
“Kami pun membuat inovasi seperti Sultan Tangsel, Quick Wins dan ada juga kerjasama dengan Pemkot yaitu pelayanan di Mal Pelayanan Publik serta One Map Policy sebagai upaya memperbaiki, membenahi, memetakan dan dilakukan peningkatan kualitas datanya agar bidang-bidang tanah K4 dapat di petakan di peta pendaftaran,” pungkas Harison. (Dra)