Diakui M. Fikri Thamrin, anggota Advokat LISAN, pasangan itu hanya mencantumkan Rp1 miliar hanya berasal dari sumbangan pribadi. Justru, dana kampanye itu kontras dengan real di lapangan.

Menurut Fikri, sebagai pelapor, dari biaya pesawat jet pribadi dan sewa kantor tim sukses di Menteng, Jakarta, saja sudah cukup tinggi.

“Kita hitung secara kasar, biaya sewa kantor mewah di area elit, pesawat jet pribadi kegiatan kampanye di 38 provinsi dan baliho, apa mungkin cukup Rp1 miliar?,” tanya Fikri, melalui keterangan resmi, Minggu (24/12/2023).

Pihaknya sudah melaporkan ke Bawaslu soal dugaan manipulasi data dana awal kampanye, Jumat (22/12/2023) lalu.

Ketua Umum LISAN Hendarsam Marantoko, menyatakan dana kampanye timnas AMIN tak masuk akal. “Kalau pakai bahasa anak Gen-Z, sepertinya angka di luar nurul,” ujar Hendarsam.

Dari catatan pemilihan Gubernur DKI 2017, ia menyebut pasangan Anies-Sandiaga Uno kala itu menelan dana Rp50 miliar lebih.

“Sulit dipahami kalau dana kampanye tingkat gubernur provinsi jauh lebih tinggi pilpres dan wakilnya,” paparnya.

Pihaknya menjelaskan, dana 2017 lalu itu ialah dana kampanye yang dihabiskan hingga final. Hendarsam mengungkap, pasangan AMIN tak transparan sejak pelaporan dana awal ke KPU bahwa dana itu akan berkembang ke depannya.

“Anies, tahun 2017 menjelaskan pentingnya transparansi dan good governance saat melaporkan biaya akhir kampanye Pilgub DKI Jakarta? Kami menduga ada upaya manipulasi data dari AMIN ke masyarakat,” imbuhnya.

Pihaknya menilai, dana yang seakan rendah ini, seolah jadi upaya merebut simpati masyarakat. Tapi, berpotensi bumerang bila dibenturkan dengan pentingnya integritas.

"Jika dari awal sudah tak transparan, bagaimana nanti menjabat Presiden. Kita cermati bersama, agar bangsa ini kelak dipimpin seseorang berintegritas tinggi dan tidak manipulatif terhadap bangsa sendiri,” tutupnya.