"Saya datang kesini(BPPBJ) yang pertama kali menjabat Walikota, dan ada sedikit masalah yang harus ditangani bersama. Terutama Pegawai Sipil Negara (PNS) kita jarang atau tidak mau memiliki sertifikat barang dan jasa," kata Syafrudin kepada awak media seusai sidak. Senin (3/7/2020).

 

Syafrudin mengatakan, bahwa ketika PNS itu mengikuti seleksi atau pendidikan untuk memperoleh sertifikat barang dan jasa ini ada ketidaksesuaian pada akhir kelulusannya. "Setelah saya tahu ternyata ada unsur kesengajaan, sengaja tidak lulus. Karena kalau lulus itu akan lari ditempatkan ke ULP ini sebagai tenaga fungsional dan tidak mau menjadi tenaga BPK," jelasnya.

 

Kemudian, kata Syafrudin,  ada kelemahan-kelemahan di ULP ini karena memang tunjangan dari kelompok kerja (Pokja) ini tidak sama dengan kabupaten/kota lain. "Itu lah yang harus saya perhatikan nanti dan perlu saya perkuat usulan dari kepala ULP ini untuk bisa memberikan kesejahteraan yang lebih kepada Pokja, karena pokja itu kerjanya luar biasa, siang dan malam. Harus ada tenaga ekstra dan honornya juga harus ekstra," katanya.

 

"Kalau kantor kayanya akan bergabung dengan Setda, tapi belum ada persetujuan dari Provinsi Banten. Jadi sampai hari ini belum menyetujui bahwa ULP ini ada di Setda," tambahnya.

 

Tak sampai disitu, Syafrudin juga memastikan bahwa, kegiatan dari 2019 dan 2020 ULP tidak bermasalah dengan pihak pengusaha. "Jadi itu kunjungan hari ini, mudah-mudahan kedepan ULP bisa lebih memperbaiki. Dan tenaga pokja yang punya sertifikat ini harus diperhatikan karena penambahan honor dari Pemerintah Kota (Pemkot) Serang," katanya.