Pasalnya, sejumlah kegiatan atau proyek yang bersumber dari pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD Kabupaten Tangerang, khususnya Dapil 1 dinilai tak ada koordinasi dengan pemerintah Desa sehingga menjadi tumpang tindih usulan kegiatan di wilayahnya.

Hal itu disampaikan Kades Cikareo Abdul Azid saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang RKPD) 2024 di GSG Kecamatan Solear, Kamis (9/2/2023).

"Selain kegiatan dari anggaran desa, ada juga kegiatan dari pokok pikiran (Pokir) anggota dewan, ini menjadi tumpuan tindih karena tidak adanya koordinasi," protes Kades Cikareo Abdul Azid.

Saya berharap kepada anggota dewan, ketika para wakil rakyat menganggarkan melalui Pokir, hendaknya berkoordinasi dengan pihak pemerintah Desa setempat agar tidak terjadi tumpang tindih.

"Saya berharap anggota dewan yang terhormat dapat menginformasikan daftar usulannya ke pihak Desa," ujarnya.

Lebih lanjut Azid juga mengeluhkan terkait kantor desa yang belum memiliki lahan sendiri, pasalnya kantor desa yang saat ini berdiri di atas lahan perorangan bukan lahan milik Desa.

Kendati demikian, Azid berharap melalui anggota DPRD Kabupaten Tangerang khususnya anggota dewan pada Dapil 1 serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tangerang untuk mendorong dan mengusulkan anggaran penyediaan lahan kepada pemerintah. (Day/Han).