"Reformasi birokrasi tematik, bertujuan untuk menjadi lebih baik dan memberikan dampak pelayanan pada masyarakat," terang Dr Didik Farkhan Alisyahdi.

Dr Didik mengatakan, pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik di Kejaksaan merupakan tanggung jawab kita bersama. Oleh karena itu, dibutuhkan persamaan persepsi, persamaan gerak langkah dan persamaan tujuan dalam membangun dan mewujudkan institusi Kejaksaan sebagai institusi yang siap dan mampu melaksanakan Reformasi Birokrasi Tematik.

"Kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik," tandasnya.

Reformasi birokrasi sambungnya, merupakan wujud dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), harus dilakukan secara simultan dan berkesinambungan dengan pelaksanaan program-program yang tepat dengan dilandasi integritas dan inovatif dalam gerak langkahnya.

"Saya juga mengecek gedung Kejari Kab Tangerang yang lama maupun bangunan PSTSP yang baru diresmikan, saya melihat sistem pelayanan di Kejari Kabupaten Tangerang baik," tandasnya.

Masyarakat kata DR Didik Farkhan, sangat menginginkan sebuah kualitas pelayanan publik yang bersih, tidak ada pungutan liar (pungli). Maka dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance, tentu saja penyelenggaraan pelayanan publik akan semakin berkualitas, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kejaksaan, serta akan menumbuh kembangkan kepercayaan publik kepada pemerintah.

"Pertahankan dan rawat gedung PTSP yang baru diresmikan dan digunakan, demi pelayanan prima kepada masyarakat," tandasnya.