Sering Kebanjiran SDN Lopang Domba Bakal Ditingkatkan
SERANG- Gedung SDN Lopang Domba yang kerap kebanjiran bakal dibangun bertingkat. Pembangunan gedung bertingkat itu memerlukan anggaran sedikitnya Rp2 miliar.
Serapan Belanja Baru 65,9 persen
SERANG-Serapan belanja pada APBD Kota Serang per 31 Oktober baru 65,9 persen atau Rp610,3 miliar. Sementara target belanja daerah tahun ini sebesar Rp925,8 miliar.
Dewan Usulkan Pemberhentian Walikota
SERANG- DPRD Kota Serang mengusulkan pemberhentian Walikota Serang dan Wakil Walikota Serang priode 2008-2013. Usulan itu disampaikan melalui rapat paripurna.
DPKo Serang Usulkan UMK Rp2,1 juta
SERANG-Dewan Pengupahan Kota (DPKo) Kota Serang akhirnya menyepakati Upah Minimum Kota (UMK) Kota Serang senilai Rp2.166.000. Kesepakatan itu diperoleh setelah DPKo menggelar rapat pembahasan UMK 2014.
DPRD: Sejumlah Pasar Modern Langgar Jam Oprasional
SERANG- DPRD Kota Serang menilai, sejumlah ritel dan pasar modern di Kota Serang sudah melanggar ketentuan yang berlaku, dengan buka sebelum waktunya yakni jam 10.00 WIB.
Hasil UMK Batal Disampaikan ke Walikota
SERANG- Hasil rekomendasi Upah Minimum Kota (UMK) yang rencananya bakal disampaikan hari ini, Senin (11/11) batal dilakukan.
UMK Kota Serang Sudah Ditetapkan
Serang- Dewan Pengupahan kota (DPKo) Kota Serang menetapkan Upah Minimum Kota (UMK). Namun pihaknya belum bisa menyebutkan nominalnya.
Penyaluran PKH Tidak Tepat Sasaran
SERANG-Warga Desa Banten Kecamatan Kasemen Kota Serang mengeluhkan, tidak tepatnya sasaran program keluarga harapan (PKH) yang disalurkan oleh Dinas Sosial (Dinsos) Kota Serang dari Kemetrian Sosial. Pasalnya, sebagian besar warga yang menerima PKH tersebut, adalah warga yang mampu.
Puluhan Sekolah di Kota Serang Masih Rusak
SERANG - Kepala Bidang TK dan SD Dinas Pendidikan Kota Serang, Bachraeni mengatakan sampai saat ini, masih ada puluhan sekolah yang rusak. Meski demikian, kerusakan itu hanya rusak ringan, seperti rusak pada eternit dan genting.
Tes CPNS Kota Serang, Data dan Identitas Peserta K2 Tak Sama
SERANG - Pengawas Luar Ombudsman Banten Ranty Pancasasi mengatakan, menemukan beberapa data daftar lissting peserta dari Kemen Pan-RBpeserta Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari katagori dua (K2) tidak sesuai dengan identitas pada Kartu Tanda Penduduk (KTP).
