"Pertama, Presiden menginstruksikan untuk mencegah risiko potensi PHK. Jangka pendeknya, mendorong belanja pusat dan daerah pada penggunaan produk dalam negeri," kata Airlangga, dalam jumpa pers secara virtual, Rabu (18/1/2023).

Selanjutnya, kata Airlangga, dalam jangka menengah, perbaikan struktural dari industri hulu ke hilir.

"Mulai rantai pasok, SDM, R&D, hingga akses pasar. Terutama mempercepat perjanjian CEPA Eropa dan beberapa kerjasama dari pasar non tradisional," jelasnya.

Berikutnya, terkait penyerapan tenaga kerja. Lalu, optimalisasi belanja pusat dan daerah untuk program padat karya, baik di kota atau desa.

Setelah itu, memperluas kerjasama government to government dari program pekerja migran. Kemudian inklusi keuangan PNM maupun KUR.

"Lalu, program reskilling atau upskilling, seperti Program Kartu Prakerja," tukasnya.

Catatan Jokowi lainnya, yakni pengaturan kembali Devisa Hasil Ekspor (DHE) dengan revisi PP 1 tahun 2019. Terlebih, adanya UU P2SK yang memberikan kewenangan ke Bank Indonesia untuk mengatur lalu lintas devisa.

PP 1 ini akan menambahkan bahwa SDA termasuk hilirisasi. Kemudian, soal ekspor ini akan terus dimatangkan oleh kementerian teknis. Setelah itu akan diberikan insentif dari BI dalam bentuk PBI maupun dari pemerintah, dalam hal ini Menteri Keuangan.

Begitu pula instrumen dalam bentuk dolar AS atau kredit dolar AS dalam negeri.

Lalu, ketersediaan kredit investasi dan kredit modal kerja, khususnya untuk mendorong agar hilirisasi bisa dilakukan dan sektor manufaktur bisa didorong dari perbankan dalam negeri.