Berdasarkan pantauan dilapangan, reses tersebut digelar dengan menerapkan standar protokol kesehatan Covid 19 yang ketat, dengan jumlah yang hadirpun dibatasi hanya sekitar 30 orang, panitia reses mewajibkan peserta reses memakai masker dan menjaga jarak, tak hanya itu peserta reses yang hadir wajib mencuci tangan yang telah disiapkan.

" Reses di masa pandemi ini, pesertanya wajib mematuhi protokol kesehatan Covid 19, sengaja kami perketat karena untuk mencegah penularan Covid 19"terang politisi PDI Perjuangan yang dikenal merakyat ini.

Muhlis mengatakan Reses merupakan kewajiban bagi anggota DPRD setiap tiga bulan sekali, Anggota DPRD turun ke dapil nya untuk bertemu Konstituen, menjaring informasi, dan menyerap aspirasi kemudian menjadi pokok - pokok pikiran anggota DPRD yang akan dibawa kepada pemerintah Provinsi Banten, untuk dapat dicarikan solusinya didalam Penganggaran Daerah.

"Beberapa warga di Dapil Kabupaten Tangerang 1 yang terdiri dari 13 Kecamatan mengajukan berbagai usulan pembangunan. Di antaranya, pembangunan infrastruktur jalan di sejumlah titik, di Balaraja, Cikupa, Legok, Curug dan Panongan ,"terang Muhlis.

Menanggapi usulan masyarakat tersebut sambung Muhlis, dirinya berkoordinasi untuk konsisten mengawal dan membawa aspirasi masyarakat kabupaten Tangerang daerah pemilihan Kabupaten Tangerang 1 kepada pemerintah Provinsi Banten.

Selain persoalan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia dan pengembangan ekonomi kerakyatan juga perlu ditingkatkan di wilayah Balaraja, Cikupa, Jambe dan Tigaraksa, Curug, Legok dan Cisauk Terutama para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) masih butuh pembinaan dan bantuan modal dari pemerintah daerah.

"Pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat juga harus ditingkatkan di wilayah ini, agar ekonomi masyarakat bisa meningkat," tandasnya.