Print this page

Seleksi Calon Komisioner KPID Banten, Ketua Komisi 1 DPRD Banten : Tidak ada Intervensi

Seleksi Calon Komisioner KPID Banten, Ketua Komisi 1 DPRD Banten : Tidak ada Intervensi

Detakbanten.com SERANG - Ketua Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banten Asep Hidayat angkat bicara mengenai adanya dugaan potensi nepotisme dalam seleksi Calon Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Banten.

Asep mengatakan, seluruh Panitia Seleksi (Pansel) bukan orang Sembarangan karena diisi oleh banyak profesor dan akademisi, selain itu penentuan komisioner bukan mutlak berada pada dirinya selaku ketua komisi 1 DPRD Provinsi Banten.

“Di kpid panselnya itu kan bukan orang-orang sembarangan, di sana banyak profesor, nah itu menentukan pansel saja bukan keputusan mutlak dari saya sebagai ketua, itu keputusan kolektif kolegial dan itu sudah dari dulu ada. Itu pun kita ga punya kewenangan untuk intervensi itu, apalagi menentukan pemenang," ungkap Asep, saat ditemui di Kota Serang, Senin 11 Oktober 2021.

Menurutnya, ketika dalam pelaksanaan seleksi Calon Komisioner KPID Banten sampai pada tahapan penetapan Komisioner, terbukti adanya penyalahgunaan dan penyimpangan, serta adanya intervensi yang dilakukan olehnya, dirinya pun mempersilahkan agar di blow up supaya masyarakat mengetahui.

“Tidak ada Intervensi, nanti bisa dilihat pelaksanaannya, kalau sudah terjadi penyalahgunaan penyimpanan. Karena saya ya, kalo urusan politik kan urusan lobi lobi peserta ya, kalo saya misalkan intervensi, itu namanya kesalahan. Itu boleh diblowup” ujarnya.

 

Kemudian, saat ditanya dua anaknya maju mengikuti seleksi calon komisioner KPID Banten, Politisi Demokrat ini pun mengaku tak usah dibesar-besarkan.

Karena, lanjut dia, masih ada anggota DPRD Banten lainnya yang keluarganya juga ikut dalam seleksi tersebut.

“Setiap warga negara tanpa terkecuali memiliki hak yang sama dalam mengikuti seleksi apapun selama payung hukum, aturan ketentuan dan undang undangnya tidak di langgar," terangnya

"Banyak hal yang lebih dekat hubungannya lebih juga lebih strategis di jabatan-jabatan yang lebih potensial nepotisme dari pimpinan lembaga negara daerah dan lain-lainnya, kok di tanggapi biasa biasa aja kenapa tentang KPID Begitu di tanggapi yg berlebihan," ujarnya menambahkan.(Aden)