Hal inipun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Sebab itu, dikatakan Kepala KPW BI Provinsi Banten, Erwin Soeriadimadja, Bank Indonesia mempunyai tugas dan kewenangan dalam Pengelolaan Uang Rupiah untuk menjamin tersedianya Uang Rupiah yang layak edar, denominasi sesuai tepat waktu hingga kebutuhan masyarakat.

Apalagi, sambungnya, ditengah penerapan PPKM Darurat diharuskan memberi perhatian penuh untuk menjaga dan mengawal tugas-tugas pengedaran uang ke masyarakat di Provinsi Banten tetap berjalan baik, sehingga uang yang beredar dapat terjaga kualitas dan masyarakat tetap mudah dalam menarik uang pada setor ATM.

Selanjutnya, Erwin juga menekankan, haruslah terdalat 3 Iangkah strategis menjaga kelancaran pembayaran serta memfasilitasi kegiatan perekonomian selama PPKM Darurat. Inipun dalam upaya memutus rantai penyebaran Covid-19 di wilayah Provinsi Banten.

"Pertama mengimbau masyarakat terus menggunakan transaksi pembayaran secara nontunai melalui digital banking, uang elektronik, dan tekhnologi pembayaran melalui QRIS (QR Code standar pembayaran Indonesia). Kedua memastikan dan menjaga kesiapan sistem dan Iayanan kritikal BI untuk menjamin keberlangsungan operasional sistem pembayaran. Ketiga terus menyediakan uang layak edar dalam jumlah yang memadai dan higienis untuk mendukung kelancaran transaksi," ungkap Erwin saat di temui di BI Banten, Jum'at 23 Juli 2021.

Erwin menambahkan, bahwa dalam PPKM Darurat KPw BI Banten setiap harinya menyalurkan uang tunai rata-rata Rp56,59 miliar atau naik dibandingkan bulan Juni 2021 sebesar 33,24% (month-tomonth).

Sementara itu, kata dia, rata-rata penyetoran uang tunai dari perbankan yang masuk ke KPw BI Banten secara harian melambat 20,48% (mtm) dari Rp 16,76 miliar menjadi Rp 13,32 miliar pada Juni 2021.

"Perkembangan tersebut mencerminkan bahwa aktivitas ekonomi Banten di masa PPKM Darurat terus bergulir naik. Hal ini salah satunya ditopang oleh kinerja sektor industri kritikal dan sektor esensial lainnya," pungkasnya.(Aden)