Beberapa sektor yang tumbuh meningkat pada triwulan I 2021 antara lain sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, sektor Pengadaan Air, sektor Informasi dan Komunikasi, sektor Konstruksi, serta sektor Real Estate. Dari sisi pengeluaran, perbaikan ekonomi Provinsi Banten pada triwulan ini terutama didorong oleh membaiknya Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB).
Di sisi lain, Konsumsi Rumah Tangga dan Net Ekspor Total secara triwulanan juga mengalami perbaikan, meskipun secara tahunan masih terkontraksi tipis sebesar -1,69% (yoy) dan -4,62% (yoy).
Secara keseluruhan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021 untuk Provinsi Banten dan 8 (delapan) Kota/ Kabupaten mengalami penurunan sejalan dengan kebijakan refocussing anggaran dalam rangka penanggulangan dampak pandemi Covid-19.
Secara akumulatif, pagu Pendapatan APBD Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota mengalami penurunan sebesar 7,7% dibandingkan tahun 2020. Sementara, pagu Belanja wilayah Banten meningkat sebesar 1,7% dibandingkan tahun sebelumnya.
Kepala kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Banten, Erwin Soeriadimadja mengatakan, sampai dengan triwulan I tahun 2021, realisasi Pendapatan APBD Pemerintahan Provinsi Banten dan delapan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten senilai Rp6,28 triliun atau mencapai 17,6% dari target 2021, lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun 2020 yang juga mencapai 17,1%.
Sementara itu, realisasi Belanja APBD senilai Rp3,79 triliun atau 9,1% dari total pagu Belanja, lebih rendah dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun 2020 sebesar 11,6%.
Dari sisi perkembangan harga, Inflasi Provinsi Banten pada triwulan I 2021 tercatat sebesar 1,39% (yoy), lebih rendah dibandingkan historis inflasi 3 tahun terakhir maupun inflasi triwulan IV 2020 yang masing-masing sebesar 3,41% (yoy) dan 1,45% (yoy).
"Selain belum pulihnya konsumsi masyarakat, rendahnya inflasi Banten tersebut juga dipengaruhi oleh menurunnya tekanan pada Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau serta Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya," ungkap Erwin, kepada awak media, Selasa 22 Juni 2021.
Erwin menjelaskan, berdasarkan perkembangan tersebut, inflasi pada Tekanan inflasi Provinsi Banten pada triwulan II 2021diperkirakan meningkat secara tahunan dibandingkan triwulan sebelumnya.
Percepatan pemulihan ekonomi didukung perluasan vaksinasi akan mendorong berlanjutnya tren peningkatan konsumsi dan mobilitas masyarakat serta menyebabkan peningkatan tekanan inflasi.
Stabilitas keuangan di Provinsi Banten pada triwulan I 2021 tetap terjaga pada level risiko yang aman walaupun terdapat penurunan penyaluran kredit oleh perbankan. Beberapa indikator utama perbankan masih melanjutkan pertumbuhan yang positif antara lain ditunjukan oleh Aset dan Dana Pihak Ketiga (DPK).
"Aset perbankan tumbuh sebesar 5,09% (yoy), DPK tumbuh 7,47% (yoy), namun pertumbuhan kredit terkontraksi sebesar 2,40% (yoy). Dari sisi intermediasi perbankan, Loan to Deposit Ratio (LDR) di Provinsi Banten sebesar 153,94%, menurun dari 155,41% pada triwulan IV 2020," paparnya.
Dari sisi risiko, lanjut Erwin rasio Non Performing Loan (NPL) tercatat menjadi 2,59% dari sebelumnya 2,26% (yoy) walaupun masih di bawah threshold sebesar 5%. Sementara itu, dari sisi penyaluran kredit perbankan kepada sektor korporasi, posisi kredit mengalami kontraksi sebesar -4,41% (yoy).
Pada triwulan I 2021, total perputaran uang melalui KPw BI Provinsi Banten tercatat mengalami net outflow sebesar Rp1,12 triliun, menurun dibandingkan Rp3,98 triliun pada triwulan IV 2020, sesuai dengan pola musimannya. Penurunan outflow tersebut sebagaimana tren awal tahun setelah mengalami peningkatan pada momen HBKN Tahun Baru.
"Ke depannya, peningkatan realisasi pengeluaran pemerintah untuk membiayai berbagai program pembangunan dan posisi geografis Banten yang menjadi penyangga Jakarta, diyakini dapat mendorong peningkatan perputaran uang di Banten," jelasnya.
Dari sisi Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank, pada triwulan I 2021 jumlah transaksi jual-beli valuta asing senilai Rp632,88 miliar.
Penyaluran Bantuan Sosial di Provinsi Banten baik bersumber dari APBN maupun APBD mengalami peningkatan. Rata-rata jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Sembako pada triwulan I 2021 sejumlah 407.954 KPM per bulan dengan nominal penyaluran sebesar Rp260,79 miliar.
Sementara itu, jumlah KPM penerima Program Keluarga Harapan (PKH) mencapai 274.380 KPM atau sebesar 94,36% dari total penyaluran dengan nominal mencapai Rp201,26 miliar.
Sebab itu, KPw BI Provinsi Banten akan terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan stakeholder terkait guna mendorong pertumbuhan ekonomi Banten.
Terdapat beberapa hal yang kiranya menjadi key success factor mempercepat pemulihan ekonomi dengan memanfaatkan langkah-langkah terobosan, guna mendorong kinerja ekspor sejalan dengan perbaikan ekonomi global, terutama untuk industri alas kaki dan baja, serta UMKM Banten.
Memperkuat daya saing Provinsi Banten sebagai daerah tujuan yaitu investasi, investor dengan dukungan mekanisasi serta hilirisasi; serta mempercepat linkage antara skill SDM yang dibutuhkan korporasi dengan lembaga pendidian, serta mendorong pemanfaatan program Super Deductible Tax bagi korporasi Banten.
"Langkah sinergi tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi triwulan II 2021 di atas 3% secara year on year dan menjaga pencapaian inflasi di level stabil dalam kisaran nasional 3% ± 1%," terangnya.
Ke depan, Bank Indonesia akan terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah dan OJK serta Kementerian/Lembaga terkait untuk memonitor secara cermat dinamika penyebaran COVID-19 dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia dari waktu ke waktu.
"Langkah-langkah respon kebijakan lanjutan yang perlu ditempuh untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta mendorong akselerasi pemulihan ekonomi," pungkasnya.(Aden)