"Dalam program ini di Banten akan dibangun 5000 rumah, termasuk 1000 rumah di kompleks ini. Kami minta nanti dari 1000 rumah yang akan dibangun di sini, minimal 200 rumah khusus untuk PNS," katanya saat menghadiri penyerahan rumah bagi dhuafa yang dilaksanakan DPD Real Estate Indonesia (REI) Banten di Perum Taman Banten Lestari di Serang, Sabtu (27/6/2015).

Untuk mendukung program tersebut, pihaknya meminta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) dan Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman (DSDAP) Provinsi Banten, untuk berkordinasi dengan pihak DPD REI Banten untuk melaksanakan program tersebut.

"Nanti bagian mana infrastruktur pendukung yang menjadi tanggung jawab provinsi atau kabupaten/kota," kata Rano.

Diakuinya, mereka (pegawai - red) rata-rata telah memiliki rumah, namun itu semua biasanya bukan rumah sendiri tetapi menyewa. Maka, dengan adanya program sejuta rumah tersebut, menjadi kesempatan yang baik bagi para buruh atau pengawai termasuk PNS yang berpenghasilan rendah, untuk bisa memiliki rumah murah yang layak.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten Hudaya Latuconsina mengatakan, pembangunan rumah murah dalam program sejuta rumah tersebut di Banten yakni 3.000 rumah tapak atau rumah biasa dan 2.000 rumah susun sederhana milik (rusunami).

"Di Banten diantaranya akan dibangun di Kota Serang sebanyak 2.000 unit di kawasan Perumahan Taman Banten Lestari," katanya.

Menurut Hudaya, pengembang perumahan Taman Banten Lestari sudah menyiapkan lahan seluas 10 hektar untuk mendukung program pembangunan satu juta unit rumah tersebut. Kemudian, 1.000 unit rumah tapak akan dibangun di daerah Maja, Kabupaten Lebak.

"Sisanya sebanyak 2.000 unit akan dibangun rusunami di kawasan industri Ciujung Kabupaten Serang," imbuhnya.

Hudaya mengatakan, pihaknya mendorong para buruh atau pekerja baik formal maupun pekerja informal yang belum memiliki rumah, bisa mengikuti program tersebut.

"Kami mendorong para buruh yang tidak punya rumah, untuk segera mendafar," katanya.

Pihaknya juga akan melakukan sosialisasi program tersebut bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan rendah dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) seperti nelayan dan buruh.

"Syaratnya yang pertama itu untuk pengajuan untuk rumah tapak adalah penghasilan pembeli harus maksimum Rp 4 juta per bulan dan Rp 7 juta untuk rusunami. Di mana untuk harga rumah dipatok harga sekitar Rp110 juta, dan rusunami Rp200 juta," kata Hudaya.