Pasalnya, sejumlah wilayah, terutama di Kecamatan Setu dan Serpong, masuk wilayah yang rawan terjadinya banjir, longsor, kekeringan dan lain-lain.

 

"Sehingga pembuatan tanda zona merah dan peta bencana harus menjadi agenda prioritas Pemkot Tangsel," kata Paramitha usai tinjau lokasi terdampak banjir di perumahan Pesona Serpong, Kamis (9/1/2020).

 

Politisi PKS asal Dapil Setu-Serpong itu jelaskan, peta bencana bermanfaat sebagai panduan perencanaan pembangunan pemukiman dan pembangunan penanggulangan bencana, serta sosialisasi terhadap potensi bencana yang bisa terjadi.

 

"Pemkot Tangsel juga harus punya strategi dan skenario penanganan bencana terintegrasi," bebernya.

 

Persoalan banjir yang kerap terjadi di Setu dan Serpong itu, di akui Paramitha, selanjutnya akan dibawa ke Komisi II DPRD Kota Tangsel. Tak henti sampai disitu, dirinya juga akan berkoordinasi dengan komisi yang membidangi pembangunan yakni Komisi lV.

 

"Persoalan banjir di Setu dan Serpong, jadi agenda bersama antara komisi lV dan dinas terkait untuk segera di prioritaskan," ujar dia.

 

Sementara itu, perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangsel, Wisman Syah mengakui jika daerah Setu dan Serpong, menjadi daerah rawan banjir lantaran di lintasi oleh sungai Cisadane dan sungai Cisalak. Bila terjadi hujan deras, luapan airnya bisa menimbulkan dampak banjir di wilayah itu.

 

"Akan masuk dalam rencana masterplan pembangunan tahun 2020," ungkapnya.

 

Wisman katakan, pihaknya akan membangun sistem informasi terpadu terkait daerah tinggi permukaan air dengan melakukan kerjasama antara Kabupaten Bogor, Kabupaten Tangerang, Kota Tangsel dan Tangerang Kota. (Dra)