Print this page

Komisi I DPRD Banten Menilai, Keakuratan Data di Wilayah Banten Masih Lemah

Anggota Komisi I Feraksi Partai Grindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banten Encob Sopia. Rabu ( 01/07/2020). Anggota Komisi I Feraksi Partai Grindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banten Encob Sopia. Rabu ( 01/07/2020).
detakbanten.com SERANG - Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banten menilai, masalah update dan keakuratan data yang dimiliki Kota-Kabupaten di Wilayah Banten masih kurang dan lemah.
 
Padahal, bila dilihat, masalah data ini sangat penting, sebagai informasi bagi masyarakat dan kemajuan suatu daerah juga sebagai kontrol sosial wilayah.
 
"Masalah data, memang dari kota kabupaten yang ada di wilayah banten ini masih lemah, apapun itu, sehingga kalau kita tanya provinsi dalam masalah angka apapun, datanya itu selalu berubah ubah, padahal, masalah data ini sangat penting," ungkap Anggota Komisi I Feraksi Partai Grindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banten Encob Sopia. Rabu ( 01/07/2020).
 
Dirinya menjelaskan, di tiap kelurahan, kota, dan kabupaten, data data tersebut seharusnya ada, entah itu data Sekolah data Puskesmas, data Ormas atau pun data lainnya yang ter-update dan akurat.
 
"Dan saya heran juga, dalam persoalan masalah data ini masih ada saja dinas yang tidak mau menjadi pusat data, padahal ini sangat penting, dan ini pemerintah daerah harus memikirkan ini, semisalkan ada salah satu dinas yang menfokuskan masalah data ini, karna masalah dana ini entah itu masalah data kemiskinan, data Gender itu selalu saja kita berpatokan pada kerja kerasnya pusat BPS, padahalkan kita sendiri  juga punya potensi dan seharusnya bisa punya data data akurat dan ter-update itu, kenapa kita tidak memiki data itu padahal kita bisa dan mampu untuk lakukan pendataan dan verifikasi data,"katanya.
 
Encob berharap, dalam masalah pendataan, terkait apapun itu dapat menjadi sesuatu hal yang menjadi poin penting dan di perhatikan oleh setiap pemerintah kota dan kabupaten yang ada di wilayah banten.
 
"Mudah mudahan dalam hal pendataan ini dapat di perhatikan oleh pemimpin di tiap daerah yang ada di banten, karna ketidak akuratan masalah data ini banyak sekali efek dan persoalan yang muncul, seperti saat ini, banyak Kekacauan yang terjadi lantaran data yang tidak akurat dan ter-update, masalah bantuan covit, masyarakat yang jadi di rugikan, sebenarnya, jika mau dan ingin, update data idealnya itu kan cukup dengan satu tahun dua kali yang bisa dianggarkan melalui anggaran murni dan anggaran perubahan, saya kita itu cukup, setahun dua kali untuk lakukan pendataan, entah itu data jumlah penduduk, data anak putus sekolah, pengangguran, data pakir miskin, atau pun data data lainnya." tandasnya.