Beberapa keluhan juga telah disampaikan warga kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang. Sala satu diantaranya yang paling menonjol adanya beberapa rumah warga yang terisolasi.
“Saya kira pembangunan tol itu juga harus diperhatikan, sama seperti halnya penganggaran untuk pembebasan lahan. Karena disitu ada rumah warga, tapi mereka belum mendapatkan anggaran pembebasan lahan,” ujar Ketua Komisi IV DPRD Kota Tangerang Turidi Susanto.
Menurutnya, dalam perencanaan kali ini pihak pengembang tol harus membuat saluran alternatif. Meskipun pembangunan tol Kunciran – Bandara Soekarno Hatta, Benda menggunakan anggaran pusat, tetapi dirinya akan memperjuangankan hak masyarakat Kota Tangerang.
“Karena ini kaitannya anggaran pusat. Kami akan melakukan koordinasi dahulu melalui jalur kita, yaitu dengan cara bersurat kepada DPD RI. Supaya mereka membantu menyampaikan keluhan masyarakat Kota Tangerang, yang terkena efek pembangunan tol tersebut kepada Kementerian PUPR. Yang mana pembangunan tersebut berakibat banjir kepada warga saya, yang tidak mendapatkan fasilitas publiknya,” ujar Turidi yang menangani bidang pembangunan.
Turidi juga menjelaskan, bahwa DPRD Kota Tangerang juga mempunyai hak untuk memanggil pihak pengembang meskipun dalam konteks koordinasi.
Ia mengatakan, beberapa rumah yang belum juga dibebaskan kalau bisa dibebaskan lahannya secepat mungkin. Namun kalau memang tidak bisa dibebaskan karena ada lain hal, pengembangan atau pemerintah pusat tetap harus bertanggung jawab kepada warga yang terkena efek dari pembangunan tol tersebut.
“Apalagi kalau memang proyek ini berimbas kepada masyarakat yang tidak dibebaskan lahannya. Itu harus ada pertanggungjawaban, misalnya seperti pembangunan tiang pemancang itu harus ada perhitungannya. Akankah getarannya berakibat kepada bangunan rumah yang tidak dibebaskan menjadi retak bahkan sampai roboh atau tidak. Dan itu juga harus dipertanggungjawabkan karena efek pembangunan,” terang politisi asal Partai Gerindra.
Turidi menjelaskan, dirinya akan memanggil secepatnya para pengembang dan juga akan secepatnya mengeluarkan surat kepada DPD RI.
Hal senada diungkapkan Anggota Komisi IV Sjaifuddin Z Hamidin. Ia yang lagnsung terjun ke lokasi pembangunan Tol Kunciran-Bandara mengaku sangat sedih.
“Yang pertama saya melihat bahwa warga disini tidak punya akses. Dan pembangunan yang dilakukan sejak tahun 2015 harusnya persoalan terkait penggantian biaya untuk warga disini sudah selesai, tapi inikan enggak,” terangnya.
Menurut politisi asal PAN ini, bahwa Kementerian PUPR, Badan Layanan Usaha Tol termasuk juga PT. Jasa Marga Kunciran-Cengkareng harus bertanggung jawab.
“Mereka ini melakukan pembiaran dan ini memang perlu di koordinasikan. Dan saya sebagai anggota dewan harus memihak kepada warga saya,” imbuhnya.