Dalam aksinya mereka menilai bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Wahidin Halim-Andika Hazrumy tidak menunjukan keberpihaknya kepada rakyat ditengah situasi pandemi covid-19.
"Bencana pandemi covid-19 terus menghantui kehidupan masyarakat Banten, bahkan semakin banyak tingkat penyebarannya. Alih-alih fokus menangani pandemi. Gubernur Wh-Andika sibuk mencari dana untuk proyek-proyek yang tertunda karena refocusing," ujar Koordnitaror Aksi Misbahudin kepada awak media disela sela aksi.
"Inilah menjadi bukti bahwa prioritas Wh-Andika bukan kesehatan rakyat di tengah pandemi, melainkan bagaimana caranya mendatangkan keuntungan terlebih banyak persoalan yang dialami oleh para garda terdepan Covid19," katanya.
Misbah menegaskan, Watak pemerintah masih rakus memikirkan proyek-proyek yang tertunda demi mengejar Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di situasi Pademi Covid19 yang di rasakan oleh masyarakat.
Terlebih, kata dia, Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) menjadi perhatian semua lapisan masyarakat untuk menakar bagaimana tindakan Pemprov dalam merespons resesi Indonesia.
"PEN harusnya di fokuskan kepada tiga aspek yakni Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur, Prinsip-prinsip PEN itu asas social dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, lalu mendukung pengusaha terdampak, prudent, transfaran, harus cepat, adil,akuntabel dan sesuai kententuan," terang Misbah.
Apalagi, lanjutnya, pada awal Wh-Andika diketahui mengajukan peminjaman dana (Hutang) Ke PT. SMI (Sarana Multi Infrastruktur) adalah perusahaan pembiayaan khusus infrastruktur di bawah kementerian keuangan RI. Hitungan yang diajukan oleh Wh-Andika adalah 4.9 Triliun sekitar 856 Miliar masuk kepada APBD perubahan 2020 dan sisanya 4.1 Triliun masuk ke APBD Murni 2021.
"Pembayaran hutang ini di bebankan kepada rakyat selama hitungan tahun. Jelas kita lihat barometer tindakan yang dilakukan Pemprov jauh dari kepentingan rakyat Banten. Ini menjadi hal yang menyakitkan bagi hati rakyat di situasi Pademi Covid19," tegasnya.
Bagi dia, Jika dirinci dana pinjaman sebesar 856 miliar masuk untuk pembiayaan Sport Center yang menyedot dana sebesar 430 Miliar, anggaran Dinas Kesehatan 4.763.500.000.00, Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 15.500.000.000.00.
"Kenapa Pemprov Banten lebih mengutamakan anggaran pembangunan Sport Center di bandingakan dengan anggaran lainnya, yang seharusnya menyesuaikan dengan kebutuhan masyarkat di situasi Pademi Covid19. Bahkan alibi pemprov di rencanakan pembangunan Sport Center untuk menyerap 7.500 tenaga kerja. Padahal kenyataannya tidak akan menyerap tenaga kerja sejumlah 7.500," Ungkapnya.
Untuk itu, ditegaskan Misbah, sudah seharusnya masyarakat dan mahasiswa memperhatikan secara utuh kinerja dari Wh-Andika yang semakin amburadul dalam membangun Banten.
Sementara, masih dia, DPRD yang diharapkan menjadi instansi kritis terhadap program gubernur malah menjadi instansi yang tidak mempunyai fungsi pengawasan.
Oleh sebab itu, pihaknya menuntut Gubernur WH-Andika untuk segera merealisasikan Pendidikan dan Kesehatan sebagai sasaran utama dalam program PEN ditengah Pademi Covid19
"UMKM harus menjadi prioritas utama demi pemulihan ekonomi daerah dengan sesuai landasan PEN, Pemprov Banten harus serius dalam penanganan Covid19, Komitmen padat karya dalam pembangunan sport center," Pungkasnya,