Ya, penyebab korupsi memang banyak selain dari faktor ekonomi ada juga dari faktor tekanan dari atasan dan lainnya. Oleh karenanya, kemampuan membaca politik anggaran harus dimiliki oleh semua orang.

Hal itu diungkapkan oleh Ade Irawan koordinator ICW saat diskusi publik ' APBD dan Korupsi 'yang digelar oleh Fraksi PDIP di ruang Badan Anggaran lantai dua gedung DPRD Kota Tangerang,Rabu (6/4/17).

Menurutnya,Yang paling utama harus diawasi dalam dana APBD, yaitu mengenai pengadaan barang dan jasa. Biasanya dalam proses itu si pelaku menggunakan hukum ekonomi, karena dengan kewenangan yang terbatas dia mendapatkan hasil yang maksimal.

Ade juga berharap agar semua masyarakat tak terkecuali rekan-rekan media harus tahu anggarannya dan ikut terlibat aktif serta berkontribusi mengawal APBD khususnya dalam pengadaan Barang dan Jasa.

"Biasanya pengadaan yang paling banyak itu dibulan Oktober-November, lalu trackking anggarannya cek aja pada saat melakukan tender. Nah di proses itu bisa dilihat antara pagu dengan realisasinya," tutur Ade.

Selain itu, Ade juga menambahkan, tidak menutup kemungkinan adanya korupsi akan kembali lagi di provinsi Banten, salah satunya dengan terpilihnya kembali Dinasti Atut, saya kira teman-teman harus lebih waspada akan hal itu. "Saya tidak menuduh yang terpilih nanti akan korupsi,namun kita sebagai masyarakat sipil dan wartawan harus awasi,jangan sampai terjadi lagi hal seperti itu, mereka punya peluang besar untuk menyelewengkan APBD," ujarnya.

Sementara ketua DPRD Kota Tangerang Suparmi mengatakan, korupsi terbesar hingga mencapai 70 persen ada di tingkat Eksekutif bukan di Legislatif,karena Eksekutif yang menggunakan anggaran dan Legislatif bukan pengguna anggaran.Seandainya ada salah satu Legislatif yang korupsi," ya,itu bukan kami, tapi oknum Dewan,di Kota Tangerang tidak ada bagi-bagi jatah," katanya.

"DPRD Kota Tangerang sangat setuju jika pihak ICW akan mengaudit APBD kota Tangerang,"tegas Suparmi.

Ananta Wahana Plh Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Tangerang menambahkan,diskusi ini sengaja melibatkan para PAC pengurus partai ditingkat Kecamatan untuk pemahaman dan deteksi dini kader sebelum terlibat dalam politik praktis.

Hal tersebut murni untuk menyiapkan kader partai paham akan kebijakan publik sehingga bisa berperilaku sebagai pelaku politik dan pengontrol kebijakan. Dengan demikian diharapkan tidak akan menambah deretan daftar politisi yang terjerat kasus Korupsi APBD .

"Justru dari diskusi publik ini akan terbangun semangat memahami untuk membasmi," katanya.