Sebagaimana diketahui opini WTP merupakan penghargaan tertinggi dalam pengelolaan keuangan pemerintah di Indonesia. Sehingga penghargaan yang diraih untuk kesembilan kalinya tanpa putus tersebut menunjukkan komitmen Pemkot dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan di Kota Tangerang.

Apalagi Kota Tangerang menjadi satu-satunya kota yang telah mendapat opini WTP berbasis akrual dua kali secara berturut di Provinsi Banten, setelah Pandeglang yang juga telah menggunakan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual sejak tahun 2014 hanya mendapatkan disclaimer untuk tahun anggaran 2014 dan Wajar Dengan Pengecualian (WDP) untuk tahun anggaran 2015.

Kepala Perwakilan BPK-RI Banten secara khusus juga menyampaikan apresiasinya kepada daerah yang telah menggunakan Sistem Akrual dalam penyajian laporan keuangannya, dimana di tahun 2016 semua daerah sudah harus menggunakan sistem tersebut.

"Kepada Kota Tangerang dan Pandeglang, yang terlebih dahulu menggunakan sistem akrual, kami memberikan apresiasi terhadap usaha yang telah dilakukan," Ujar Yusnadewi dalam sambutannya.

Dari 6 (enam) pemerintah Kota/Kabupaten, sebagaimana dijelaskan Yusnadewi untuk tahun anggaran 2015 semuanya mendapatkan opini WTP kecuali Pandeglang yang mendapatkan WDP.

" BPK telah melakukan pemeriksaan terhadap 9 (sembilan) entitas selama 71 hari mulai bulan Februari,"Jelasnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota, Sachrudin yang menerima langsung LHP bersama dengan Ketua DPRD Suparmi menyampaikan bahwa penghargaan ini akan dijadikan motivasi bagi seluruh aparat pemkot Tangerang untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakatnya, melalui program dan kebijakan yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.

" Inikan uang rakyat, jadi harus bisa dipertanggung jawabkan ke masyarakat melalui program pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat," tuturnya usai acara.