Penandatanganan MOU antara Dindik Banten dan BJB yang disaksikan oleh Gubernur Banten Rano Karno tersebut di lakukan di Pendopo Gubernur Banten KP3B, Kota Serang, Selasa (2/2).

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten Engkos Kosasih Samanhudi mengatakan, anggaran dana BOS tahun ini bertambah karena sebelumnya hanya untuk tingkatan SD sampai dengan SLTP, tapi tahun ini bertambah untuk SMA dan SMK penyaluran dana BOS untuk tahun ini ada perbedaan, karena untuk sekolah tingkatan SMA dan SMK dilaksanakan di Provinsi.

"total anggaran dana BOS yang akan disalurkan dari dana APBN tersebut mencapai Rp1,905 triliun rupiah. Jumlah tersebut akan didistribusikan kepada 6.899 sekolah mulai dari SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMK. Penyaluran dana tersebut dilakukan setiap periode 3 bulanan (triwulan),"ujarnya.
Lebih lanjut Engkos menjelaskan, penyaluran dana tersebut dibagi pada periode januari-Maret, April-Juni, Juli-September dan Oktober-Desember. Untuk tingkat SD sebanyak 4.459, SLTP sebanyak 1.353, tingkat SMA sebanyak 467 sekolah dan tingkat SMK sebanyak 620 sekolah.

Engkos merinci, anggaran BOS tahun ini akan dibagi ke delapan kabupaten/kota se-banten dengan kebutuhan yang disesuaikan oleh masing-masing daerah. Untuk rincian dana BOS tersebut adalah:

1.Kabupaten Lebak : Rp.215.479.600.000

2.Kabupaten Lebak : Rp.210.799.000.000

3.Kabupaten Serang : Rp.245.863.800.000

4.Kabupaten Tangerang : Rp.309.849.200.000

5.Kota Cilegon :
Rp. 75.543.200.000

6.Kota Serang : Rp.130.945.400.000

7.Kota Tangerang : Rp.309.849.200.000

8.Kota Tangsel : Rp.212.428.800.000

"Anggaran dana Bos tersebut yang paling besar adalah untuk Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang, sementara yang palingv kecil untuk Kota Cilegon," jelasnya.

Sementara Gubernur Banten Rano Karno mengatakan, Pemprov Banten dalam kebijakan pembangunan di bidang pendidikan berupaya terus meningkatkan alokasi anggaran dalam rangka meningkatkan kualitas dan mutu serta akses pendidikan disetiap jenjang satuan pendidikan.

"Untuk itu saya mohon kepada kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten melalui tim manajemen BOS Provinsi untuk mengkaji dan menghitung berapa besaran kebutuhan BOS daerah Banten, agar tahun anggaran 2017 mendatang teralokasikan anggaran BOS daerah dari Pemprov Banten sebagai bentuk perhatian dan keseriusan dalam pembangunan di bidang pendidikan," kata Gubernur didampingi Pimpinan BJB wilayah IV Yadi Priadi Priatna Kusuma.

Lebih lanjut Gubernur menjelaskan, Pemprov Banten telah menyusun strategi dan kebijakan melalui Dinas Pendidikan untuk mewujudkan Visi-Misi Pemprov Banten yaitu Bersatu Mewujudkan Rakyat Banten Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa. Salah satunya adalah mengalokasikan anggaran untuk fungsi pendidikan kurang lebih 20 % dari APBD Banten pada tahun 2016 ini.

Untuk diketahui, BJB memberikan pinjaman kendaraan operasional dari Bank BJB kepada Pemprov Banten dan Tim Manajemen BOS Provinsi Banten untuk operasional penyaluran BOS ke masing-masing wilayah, serta penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD BOS) Tahun Anggaran 2016 antara Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten.