Ahmad Solahudin menanggapi permasalahan tersebut mengatakan, Persoalan Dinsos Banten hingga sampai saat ini semakin pelik, apalagi mengenai RTLH tahun 2014. Realisasi RTLH selain tidak tepat sasaran yang dalam arti tidak sepenuhnya penerima RTLH itu tergolong miskin, juga di lapangan ada temuan yang mengindikasikan penyalahgunaan.

"Uji petik temuan yang mengindikasikan penyalahgunaan itu misalnya di Desa Ketos Kecamatan Kibin Kabupaten Serang, ada data yang tidak sinkron. Dari sebanyak 62 data penerima bantuan RTLH di Desa Ketos tersebut, yang menikmati hanya 40 kepala keluarga. Artinya sebanyak 22 yang didata sebagai penerima tidak menikmatinya. Atas dasar temuan tersebut,"tegas Ahmad Solahudin wakil ketua umum PKC PMII provinsi Banten Kepada detakbanten.com di sekertariatnya di Ciceri Serang Jumat (11/9).

Lebih Lanjut Ahmad Solahudin mengatakan, hal tersebut semakin kuat di Dinsos Banten ada indikasi manipulasi data pada laporan RTLH tahun 2014. Selain itu juga adanya dugaan manipulasi data, jumlah nominal bantuan pun tidak sesuai.

"Dari anggaran 15 juta untuk penerima bantuan, kalau dikalkulasikan dalam bentuk material, bantuan RTLH itu hanya sekitar 8 - 9 jutaan yang sampai pada penerima bantuan tersebut. Hal Ini tentu mengindikasikan adanya sunatan anggaran,"ungkapnya.

Dalam hal itu Ahmad Solahudin merasa, Kadinsos jika masih mangkir, semakin menguatkan dugaan keterlibatannya dalam indikasi penyalahgunaan RTLH 2014. Apalagi, ungkap Ahmad, dalam beberapa aksi yang dilakukan PMII Banten di dinsos, Nandi Mulya selalu sembunyi tidak mau menemui masa aksi.

"Sebagai kepala dinas, Nandi Mulya sudah semestinya bertanggung jawab dalam setiap realisasi program Dinsos Banten, bukan malah tutup mata dan mangkir dari indikasi penyalahgunaan realisasi setiap program yang ada di Dinsos, Kasus ini hanya sebagian kecil belum kasus lainnya," imbuhnya.