Kelima Desa yang hingga saat ini belum mendapatkan haknya sebagai pemegang kartu PSKS dikantor pos adalah Kronjo, Pagenjahan, Pagedangan Ilir, Muncung dan Pasilian.

Hal ini membuat kaget Kasie kelembagaan Dinsos Endang Ramdani, dikatakannya penerima PSKS seharusnya menerima langsung dana itu, jika tidak tentu ada yang salah dalam proses pencairan.

"Hal ini tidak boleh terjadi lantaran mekanisme pencairan dana PSKS itu langsung penerima yang mengambil," ungkapnya.

Dijelaskan Endang untuk bantuan PSKS sumber dan anggaranya langsung yang dari Kemensos bekerjasama dengan kantor Pos. Sehingga Dinsos tidak menangani soal pencairan PSKS. Karena kartu PSKS langsung disalurkan ke penerima.

" Kasus ini perlu diselidiki, kemana dana tersebut, apa benar hilang, kasus ini harus dilaporkan kepihak berwajib agar tau kebenaran raibnya dana sebagai BLT ini," pungkasnya.

Untuk itu, Endang berharap masalah ini jangan didiamkan, seharusnya warga yang merasa dirugikan ini, mempertanyakan kepada aparat Desa dan kantor pos tempat mereka mengambil dana PSKS.

" Kalau bisa dilaporkan langsung kemensos, agar mereka tahu bahwa ada masalah pembagian dana PSKS," tandasnya.