Ubaidillah memilih bergabung ke Tim Pasangan Ratu Ati Marliati-Sokhidin, padahal PAN sendiri mengusung Iye Iman Rohiman-Awab. Ubaidillah menyatakan pilihannya tersebut adalah pilihan hati nurani dan secara pribadi.

 

“Ini adalah pilihan hati nurani, hati nurani itu tidak bisa dibohongi,” katanya kepada awak media saat ditemui di Gedung DPD Partai Golkar Cilegon, Rabu (22/7/2020).

 

Lebih lanjut dia menegaskan siap menerima konsekuensi dan sanksi partai atas pilihannya itu.

 

“Kalau PAN mau memberikan sanksi, itu sudah konsekuensi. Saya siap karena ini adalah pilihan saya pribadi dan tanpa ada paksaan,” tegasnya.

 

Menurutnya, dirinya bersama Partai Golkar mempunyai historis yang panjang.

 

“Waktu Pak Iman-Edi maju pada Pilkada lima tahun lalu, saya dipercaya jadi Ketua Tim Pemenangan Ciwandan, jadi sudah punya historis lama sejak PAN berkoalisi,” terangnya.

 

Ditempat yang sama, Sekjen DPD Partai Golkar Cilegon, Sutisna Abbas menyambut baik bergabungnya Wakil Ketua DPD PAN Kota Cilegon, Ubaidillah Tabrani ke barisan PAS (Pasangan Ati-Sokhidin).

 

Menurutnya dengan bergabungnya politisi senior tersebut membawa energi baru bagi pemenangan Ati-Sokhidin.

 

“Saya kira ini adalah sebuah energi baru yang kami terima. Karena Pak Ubaidillah adalah salah satu petinggi PAN Cilegon, bahkan beliau adalah salah satu pendiri PAN di Cilegon sejak era reformasi,” katanya.

 

Dengan bergabungnya Ubaidillah, Sutisna berharap bisa menambah kepercayaan masyarakat Kota Cilegon untuk memilih Ati-Sokhidin.

 

“Nanti Pak Ubaidillah akan kita carikan struktur yang tepat di tim pemenangan Ati-Sokhidin di Pilkada Cilegon,” ucapnya.

 

Dihubungi terpisah, Sekretaris DPD PAN Cilegon, Hasbudin mengaku sudah mengetahui kader PAN yang membelot.

 

“Itu dinamika politik. Pilihlah politik secara pribadi ya itu hak politik masing-masing. Saya tidak mau terlalu jauh menilai,” kata dia.

 

Ketika ditanya terkait kemungkinan sanksi bagi kader yang mendukung pasangan lain, Hasbudin menegaskan bahwa itu sudah ada aturan mainnya.

 

“Kalau mengikuti aturan partai tentu hal itu (sanksi, red) akan dilakukan. Tapi kalau persoalan hak pribadinya tentu kita hormati,” tandasnya.