Sebab, DPRD Kota Tangsel sejak beberapa waktu lalu telah menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perlindungan Produk Lokal. Bahkan, keberadaan Raperda tersebut sudah masuk tahap finalisasi.

 

Ketua Pansus Raperda Perlindungan Produk Lokal DPRD Kota Tangsel, Wawan Syakir Darmawan mengatakan, didalam regulasi itu akan mengatur banyak hal dalam meningkatkan perekonomian produk lokal di Kota Tangsel.

 

Bahkan Wawan sebutkan, nantinya produk lokal yang sudah tersertifikasi akan masuk ke dalam katalog agar setiap pengadaan belanja produk lokal bisa melalui LPSE.

 

"Misalnya untuk pengadaan makan dan minum di satu dinas, itu tinggal buka katalog. Pengadaannya langsung lewat LPSE. Ini bentuk perjuangan teman-teman DPRD yang telah menginisiasi regulasi ini,” ungkap Wawan di DPRD Kota Tangsel, Senin (20/7/2020).

 

Wawan jelaskan, dalam Raperda tersebut juga akan diatur setiap OPD hingga pihak swasta seperti minimarket, hotel diwajibkan menjual produk UMKM Kota Tangsel.

 

“Jika ada swasta yang tidak menjual produk lokal dan OPD yang tidak menggunakan produk lokal, akan ada sanksinya. Itu yang kita atur,” bebernya.

 

Di DPRD sendiri, lanjut Wawan, setiap hari Senin dan hari Kamis akan ada bazaar UMKM. Dia beralasan jika pada hari itu, gedung DPRD akan banyak tamu dari luar daerah yang melakukan Kunker (kunjungan kerja).

 

"Kami akan mulai di DPRD dulu, nanti setiap Senin dan Kamis akan ada bazaar produk lokal di gedung DPRD. Karena pada hari itu dewan ramai dan banyak tamu dari luar daerah,” ujarnya.

 

Menurut Wawan, Raperda tersebut sebagai bukti bahwa DPRD terus menunjukkan keberpihakannya kepada produk lokal dan nasib para pelaku UMKM di Kota Tangsel.

 

"Semoga ini menjadi berkah untuk teman-teman UMkM. Karena mereka lah yang menjadi penopang ekonomi disaat pandemi virus corona saat ini,” pungkasnya.