Berbeda dengan reses yang di jalani dewan sebelumnya, di masa pandemi virus Corona saat ini, para legislator Tangsel tidak di bolehkan mengumpulkan orang banyak, mereka hanya mendatangi rumah kepala lingkungan yang ada di Dapil masing-masing.  

 

Seperti yang di lakukan Sekretaris Komisi I DPRD Kota Tangsel, Drajat Sumarsono di Kelurahan Pondok Cabe Ilir, Pamulang, Rabu (6/5/2020) malam, politisi PDI Perjuangan itu pun di banjiri keluhan soal Bantuan Sosial (Bansos) yang amburadul lantaran belum juga terealisasi dengan baik.

 

"Saya sudah berkeliling ke beberapa RW di Pondok Cabe Ilir, seluruh kepala lingkungan aspirasinya seragam, yaitu soal bansos yang amburadul. Satu kelurahan ini sampai sekarang belum menerima Bansos. Sementara janji pemerintah itu di bagikan pada 4 Mei kemarin,” ungkap Drajat.

 

Drajat mencontohkan adanya kasus masih bermasalahnya soal Bansos yang terletak pada pendataan warga yang berhak mendapatkan. Dimana menurutnya, ada satu RT yang sesuai fakta di lapangan, data warga miskin terdampak Covid-19 di lingkungan itu ada 80 KK. Namun yang terdata atau yang nantinya akan menerima hanya 30 KK saja.

 

Tak sampai disitu, Drajat sebutkan, ada juga satu RT yang sudah mengajukan data sekitar 70 KK. Namun hasil verifikasi ternyata yang menerima hanya 30 KK.

 

"Sementara warga yang nantinya di pastikan tidak menerima ini kan tahunya mereka sudah terdata dan menunggu bansos datang. Tetapi hasil verifikasi mereka tidak dapat, ini akan timbul dampak sosial baru di bawah. Banyak kasus di daerah para kepala lingkungan seperti RT dan RW akhirnya ribut dengan warga karena rusaknya persoalan data ini,” tegasnya.

 

Mendapatkan keluhan dari warga tersebut, Drajat mengatakan dirinya langsung menghubungi pejabat Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk menyelesaikan persoalan data penerima bansos yang di anggapnya masih berantakan.

 

"Saya sudah hubungi Kepala Bapedda untuk segera membereskan ini, karena ini dampaknya ialah konflik sosial di lingkungan. Bahkan ada ancaman para kepala lingkungan mereka akan lepas tanggung jawab terkait Bansos ini, karena mereka juga takut dituduh korupsi Bansos karena ada yang terdata tapi nantinya tidak dapat,” ungkapnya.

 

Drajat mengatakan, usai kegiatan reses tersebut, dirinya akan menyurati secara resmi ke pemerintah terkait aspirasi masyarakat soal Bansos tersebut.

 

"Secara kelembagaan akan kami surati. Karena saya takut teman-teman dewan yang saat ini sedang reses juga mendapatkan keluhan yang sama. Sekali lagi ini dampaknya konflik sosial jika persoalan data penerima Bansos ini tidak di lakukan secara transparan,” pungkasnya.