Hal tersebut disampaikan Gubernur Banten Wahidin Halim, usai rapat terbatas melalui video conference persiapan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk wilayah Tangerang Raya.

 

"Terkait industri, yang saya rekam dari Disnaker, sudah ada 950-an industri yang merumahkan, memPHKan. Data ini juga penting, saya juga minta apa yang harus kita lakukan pada dunia industri," kata Wahidin saat konferensi pers di rumah dinasnya, Kota Serang, Senin, (13/4/2020).

 

Pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat mengenai penyelesaian tersebut. Khususnya penerapan soal PSBB terhadap industri di wilayah Banten.

 

"Kami akan melihat versi pergub yang di Jakarta dan Jabar apakah sama, karena Tangerang kota industri dan kami juga akan konsultasi dengan kementerian soal penanganan industri ini," ungkapnya.

 

Sementara itu, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten sudah mempersiapkan program bantuan padat karya bagi korban PHK tersebut. Program itu menjadi satu dengan jaring pengaman sosial dan penanganan Covid-19 lainnya sebesar Rp1,22 Triliun.

 

"Didalamya sudah masuk program itu (program padat karya). Jadi ada penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi dan penanganan jaring pengaman sosial," kata Kepala BPKAD Banten Rina Dewiyanti. (atmnews)