Salah satu orator Dulamin Zhigo mengungkapkan, setiap desa dipungut biaya sebesar Rp. 2.500.000 per desa. Dari 153 desa yang mengikuti pilkades serentak maka terkumpul sebanyak Rp. 382.500.000 untuk tes seleksi calon kades. 

Sayangnya menurut Dulamin, anggaran sebesar itu diberikan kepada LPM secara penunjukan langsung, bukan melalui lelang tender. Ini jelas sudah menyalahi peraturan pemerintah tentang pengadaan barang dan jasa dimana anggaran di atas Rp 200.000.000 wajib dilelang.


"Kami datang ke sini bukan masalah lolos atau tudak lolos para calon kades. Tapi kami mempertanyakan penunjukan langsung tes calon kades melalui ICD. Hasil tes ini cacat hukum karena dilajukan oleh LPM bodong," ujar Dulamin yang merupakan aktivis pantura ini.

Ia menegaskan, Ketua DPRD harus turun meminta Bupati Tangerang untuk membatalkan keputusan Bupati tertkait penetapan calon kades. Sebab tes ini diselenggarakan oleh lembaga yang cacat hukum. Pihaknya bisa memastikan itu karena telah melakukan investigasi ke alamat yang tertera di kop surat ICD yakni di jalan peaantren, Cibabat, Cimahi, Bandung. 


"Kantor yang dimaksud ternyata hanya rumah tinggal. Disana tidak ada aktivitas lembaga, bahkan tidak terdapat plang lembaga. Apa ini bukan lembaga odong-odong," tegas Dulamin dalam orasinya.

Sementara ketua DPRD Kabupaten Tangerang memanggil perwakilan pengunjuk rasa di ruang rapat gabungan, dan sampai berita ini diturunkan, perwakilan pengunjuk rasa dengan anggota dewan masih berjalan.