Resmi Di Launching, RSUD Kota Serang Belum Bisa Kerjasama Dengan BPJS Kesehatan
detakbanten.com, KOTA SERANG - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Serang yang sudah dilakukan soft launching pada Senin (25/6/2018) lalu, hingga kini belum bisa beroperasi secara maksimal dari segi sarana dan prasarana. Bahkan, hingga saat ini RSUD Kota Serang belum bisa bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehetan (BPJS).
Direktur RSUD Kota Serang Ahmad Hasanudin mengatakan, saat ini pihaknya sudah menyiapkan ketersediaan sarana prasarana yang masih kurang untuk bisa bekerja sama dengan BPJS. Tetapi, karena beberapa peralatan import sehingga terlambat. Ia juga mengakui pernah menyatakan RSUD akan beroperasi maksimal dan digelar grand launching pada bulan Agustus. Namun, rencana itu kemungkinan tertunda.
"Belum (kerjasama), ini lagi persiapan nanti kalau sudah sarananya lengkap," kata Hasanudin, Kamis (3/7/2019)
Hasanudin menjelaskan, Kota Serang sudah memberikan bantuan kesehatan berupa Penerima Bantuan Iuran (PBI) kepada 4.000 warga dengan nilai sekitar Rp 10 miliar. Namun, karena RSUD belum ada kerjasama dengan BPJS, sehingga 16 puskesmas di Kota Serang belum bisa merujuk ke RSUD Kota Serang.
"Selain sarana, akreditasi itu harus ada, contoh kecilnya logo rumah sakit harus jalan untuk organisasi itu harus diperwalkan," ucapnya.
Selain itu, lambatnya RSUD untuk bisa beroperasi karena perda retribusi RSUD Kota Serang masih belum rampung. Padahal, perda merupakan payung hukum bagi RSUD dalam menetapkan tarif. "Takutnya ada orang yng tidak punya BPJS kan tarif itu berdasarkan perda, kalau BPJS kan dari BPJS tarifnya, tapi kalau pasien umum masa ditolak," tuturnya.
Terpisah, Wakil Wali Kota Serang Subadri Usuludin mengatakan, layanan kesehatan merupakan prioritas Pemkot Serang. Bahkan, kata dia, grand launching direncanakan pada Agustus mendatang.
"Sesuai kesepakatan sih awalnya dari dinas terkait Agustus, terlepas nanti ada hal lain dan diundur kita lihat saja nanti, tapi saya pribadi masih mempunyai komitmen bahwa Agustus harus grand launching," katanya.
Terkait masalah akreditasi yang juga menjadi kendala untuk bisa bekerjasama dengan BPJS, ia mengatakan akan terus menekan OPD terkait agar segera menyelesaikan kendala tersebut. Hal itu untuk mempercepat layanan kesehatan kepada masyarakat. "Yang jelas kepala daerah termasuk saya wakil kepala daerah akan terus menekan dinas terkait untuk jemput bola, apa yang jadi masalah, yang jadi kendala," jelasnya.
