Mengusung Perlindungan Tani dan Nelayan melalui Pileg

Mengusung Perlindungan Tani dan Nelayan melalui Pileg

detakbanten.com, SERANG - Lemahnya regulasi dan minimnya perhatian pemerintah terhadap kaum tani dan nelayan, yang mendorong Daddy Hartadi untuk terlibat aktif dalam konstetasi politik di pemilihan legislatif (pileg) 2019.

Calon Legislatif (Caleg) Daddy Hartadi diusung partai Bulan Bintang dengan nomor urut 2 untuk merebut kursi di dapil 1 Kabupaten Serang yg meliputi kecamatan Ciruas, Pontang, Tirtayasa, Tanara, Carenang, Binuang dan Lebakwangi.

Pria yang dikenal sebagai aktifis tani dan nelayan ini membingkai orientasi perjuangannya sebagai calon legislatif DPRD Kabupaten Serang di dapil 1 kedalam visi dan misinya.

Visi pria yang gemar melakukan advoksi nelayan dan petani ini ingin membangun masyarakat agrominapolitan yang tangguh, cerdas, mandiri dan berwawasan lingkungan, guna menjaga sumber kehidupan rakyat berbasis sumberdaya alam.

"Ada lima poin penting yg dituangkan dalam misinya untuk mencapai kesejahteraan petani dan nelayan," kata Daddy saat ditemui, Selasa (2/3/2019).

Ia menjelaskan, salah satu poin penting dalam misinya adalah
membuka lapangan kerja disektor pertanian, peternakan dan kelautan perikanan dengan merevitalisasi dan membangun tataniaga usaha pertanian dan perikanan yang menguntungkan rakyat.

"Disamping mempertahankan tataruang agrominapolitan dan mempermudah serta memperluas pemuda desa untuk mendapatkan lapangan pekerjaan. Saya juga berkeinginan untuk mempertahankan kelestarian lingkungan agar sumber kehidupan rakyat berbasis sumberdaya alam tidak rusak dan tetap terjaga dengan baik," jelasnya.

Dalam kurun waktu 15 Tahun bukanlah waktu yang singkat, kata Daddy, selama belasan tahun itu dirinya berjibaku bersama kaum tani dan nelayan untuk menyuarakan dan memperjuangkan hak-hak petani terutama dari sisi perlindungan dan pemberdayaan.

Ia menambahkan, ketidakadilan yang terus menerus terjadi pada petani dan nelayan harus diperjuangkan diranah kebijakan. Selama ini menurutnya, petani dan nelayan dilemahkan dari sisi kebijakan yang tidak pernah berpihak kepada mereka.

"Perijinan-perijinan pertambangan baik didarat maupun dilaut yg sering merugikan nelayan dan petani masih terus diproduksi oleh pemerintah. Sementara regulasi untuk perlindungan petani dan nelayan masih minim," terangnya.

Derasnya alih fungsi lahan pertanian dan sulitnya petani, lanjut Daddy, membiayai biaya produksi untuk menanam komoditi pertanian menjadi persoalan yg kerap dialami petani.

"Saya membaca kondisi tersebut sebagai bentuk tidak tumbuhnya political will pemerintah untuk melindungi kaum tani dan nelayan selama ini," pungkasnya.

Go to top